Materi Akuntansi Perusahaan

Dalam pelaksanaan Akuntansi Pemerintah, untuk menciptakan kondisi ideal dalam menghasilkan laporan keuangan dibutuhkan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (Pusat dan Daerah), lalu juga Proses Akuntansi yang baik, sehingga terciptalah Laporan Keuangan yang baik, untuk dapat digunakan oleh pemerintah, pemeriksa, DPR, dan masyarakat (yang mempunyai kemampuan membaca laporan keuangan).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam PP 24 Tahun 2005 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai contoh dalam penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat ataupun Daerah, dan keluaran dari sistem akuntansi itu pun nantinya harus sesuai dengan standar akuntansi. Singkatnya, SAP mengatur mengenai keluaran yang diharapkan, sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan gabungan dari langkah-langkah untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan SAP. Kaprikornus antara SAP dan Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan satu kesatuan yang padu dan utuh.

Dalam hal Sistem Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). SAPP yaitu serangkaian prosedur manual ataupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran hingga dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. SAPD pun mempunyai pengertian yang sama dengan SAPP, namun apabila di SAPP mengurus operasi keuangan Pemerintah Pusat, maka SAPD mengurus operasi Pemerintah Daerah. Lebih lanjut lagi, akan dibahas secara lebih jauh mengenai perbedaan antara SAPP dan SAPD dilihat dari segi peraturan yang mengaturnya, konstruksi sistem akuntansinya, dan entitas akuntansinya.

Dari segi peraturan yang mengaturnya, pada dasarnya peraturan yang mengatur mengenai SAPP dan SAPD, mengacu pada PP 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, alasannya yaitu dari standar itu lahirlah sistem. Untuk SAPP sendiri, secara detail dijelaskan didalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu PMK 59 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi PMK 171 Tahun 2007. Sedangkan mengenai SAPD, tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yaitu Permendagri 13 Tahun 2006. Dalam peraturan yang mengatur mengenai SAPP dan SAPD ini bersama-sama terdapat suatu pertanyaan “lucu” yang muncul. Mengapa peraturan mengenai SAPD dibuat oleh Mendagri, bukannya Menkeu yang seharusnya mengatur problem sistem akuntansi? Jawabannya yaitu semua itu alasannya yaitu Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam UU 17 Tahun 2003 mengenai pengelolaan Keuangan Negara, dikatakan bahwa pengelolaan Keuangan Negara juga mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah, dengan kata lain seharusnya SAPP dan SAPD keduanya mengacu pada UU 17 Tahun 2003 tersebut, sehingga penjelasan detail mengenai SAPP dan SAPD dituangkan dalam PMK. Namun, kenyataannya hanya SAPP lah yang tertuang ke dalam PMK, dan justru SAPD tertuang dalam Permendagri. Hal ini dikarenakan oleh munculnya UU 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, sehingga kuasa mengenai SAPD jatuh ke tangan Permendagri. Itulah mengapa SAPD yang merupakan sistem akuntansi diatur dalam Permendagri.

Dari segi konstruksi sistem akuntansi, pada SAPP terdapat Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sedangkan pada SAPD terdapat Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SA-PPKD) yang dapat dianggap ibarat SA-BUN dalam pemerintah pusat, dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SA-SKPD) yang setara dengan SAI dalam pemerintah pusat.

Dari segi entitas akuntansi, dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Presiden berperan sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara (PKN), lalu Bendahara Umum Negara (BUN) dipegang oleh Menteri Keuangan, dan Menteri K/L lainnya bertindak sebagai pengguna anggaran. Sedangkan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) yaitu kepala daerah, lalu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), dan pengguna anggarannya yaitu Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD).

Diatas merupakan beberapa hal yang dapat diperbandingkan antara Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Bila ditelaah lebih lanjut mengenai PMK 171 Tahun 2007 ihwal SAPP dan Permendagri 13 Tahun 2006 ihwal SAPD, mungkin saja masih dapat lagi ditemukan perbedaan-perbedaan antara SAPP dan SAPD yang lainnya selain dari segi peraturan yang mengaturnya, konstruksi sistem akuntansinya, ataupun dari segi entitas akuntansinya.

Shenanigans keuangan yakni tindakan yang dirancang untuk menyembunyikan atau mendistorsi kinerja keuangan atau kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan oleh administrasi dengan tujuan menyesatkan investor wacana kinerja keuangan perusahaan atau kesehatan ekonomi. Akibatnya, investor sering tertipu untuk percaya bahwa pendapatan perusahaan yang besar, arus kas yang lebih kuat, dan kondisi neraca yang lebih aman dari yang bersama-sama terjadi.Beberapa shenanigans dapat dideteksi melalui jumlah yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan ibarat Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas. Bukti shenanigans lain mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam angka dan karena itu diharapkan ketelitian narasi yang terkandung dalam catatan kaki, pelaporan laba kuartalan, dan representasi lain yang bertujuan umum oleh manajemen. Adapun pengklasifikasian kejahatan keuangan (Shenanigans) menjadi tiga kelompok besar antara lain: Shenanigans Manipulasi Laba, Shenanigans Arus Kas, dan Key Metrik Shenanigans.

Shenanigans dipandang perlu disebabkan oleh aneka macam hal, antara lain sebagai berikut:
a. Shenanigans merupakan ganjaran (faktor keserakahan).
b. Dapat meningkatkankinerja yang berafiliasi dengan bonus.
c. Dapat mencegahoutcomenegatif(fear factor).
d. Dapat membantuperusahaanmendapatkan pembiayaan.
e. Dapat menghilangkanpersepsipasar negatif.
f. Dapat membantuperjanjianpembiayaanperusahaan
g. Shenanigans sangat mudah untukdilakukan.
h. Terkadang berfungsi sebagai jebakan.

Adapun jenis-jenis perusahaan yang paling memungkinkan melaksanakan Shenanigans antara lain sebagai berikut:
a. Perusahaandenganlingkungan pengendalianyang lemah, dengan ciri:
1) Tidak adaanggota independen
2) Kurangnyaauditorindependen/kompeten
3) Fungsi audit internalyang tidak memadai
b. Manajemen menghadapi tekanan kompetitif yang ekstrima tau diketahui atau diduga memiliki huruf yang dipertanyakan.
c. Perusahaan dengan pertumbuhan cepat tetapikecil.
d. Perusahaan publik yang baru.
e. Perusahaan swasta.

Investor menilai tegas perusahaan direktur ketika perusahaan tersebut gagal untuk memenuhi ekspektasi pendapatan pada ketika pelaporan kuartalan. Harga saham sering menderita penurunan dramatis ketika pendapatan dilaporkan tak sesuai harapan. Tidak mengherankan, jikalau kemudian untuk mengarahkan harga saham (dan paket kompensasi eksekutif) yang lebih tinggi, beberapa perusahaan terlibat dalam banyak sekali kejahatan untuk memanipulasi laba. Ada 7 Shenanigans manipulasi laba (EM) menurut Scilit’s yang menimbulkan kekeliruan pendapatan perusahaan berkelanjutan.

1. Mengakui pendapatanterlalu dini.
Pendapatanharus dicatatsetelah proseslabatelah selesai danpertukarantelah terjadi.
• Proseslabaharussubstansial telah selesai.
• Adanya syarat dalam pertukaran.

Ada tiga tipe skenario dalam aturan ini, antara lain sebagai berikut:
a) Pengiriman barang sebelum penjualan selesai.
Barang harus ditukar dengan uang tunai atau kesepakatan yang sanggup mendapatkan amanah untuk membayar sebelum pendapatan diakui. Perlu diperhatikan pada pengiriman awal sebelum penjualan terjadi (terutama pada tamat kuartal) ialah sebagai berikut:
• Pengiriman sebelum tanggal pengiriman.
• Pengiriman barang dagangan hanya berisi adegan dari pesanan pelanggan.
• Pengiriman barang dagangan kepada pelanggan yang telah membatalkan pesanan mereka.
Kontrak jangka panjang dapat menjadi pengecualian (sering menggunakan persentase penyelesaian)tetapi hal ini dapat menjadi masalah, antara lain:
• Ketidakpastian, yaitu perkiraanbiaya masa depan.
• Tindakan interim pada tingkat penyelesaian menjadi sulit.
• Perubahan terhadap biaya dan penyelesaian dapat ditaksir untuk memanipulasi laba.
• Ketidakpastian poitik dapat menghipnotis kontrak (misalnya, pesanan dibatalkan).
• Perusahaan gres dengan produk yang tidak pasti terhadap pasar.
b) Mengakui pendapatan pada ketika adanya ketidakpastian penting
Harus ada probabilitas tinggi bahwa barang akan dibayar dan tidak dikembalikan, dengan harus menentukan apakah:
• Risiko dan manfaat kepemilikan telah ditransfer kepada pembeli.
• Pembeli mungkin mengembalikan barang, dengan maksud apakah ada hak atas pengembalian.
• Pembeli tidak membayar barang, dengan maksud apakah pembeli memiliki pembiayaan untuk membayar barang.
c) Mengakui pendapatan pada ketika tindakan lebih lanjut terkait layanan yang akan datang.
Seharusnya hanya mengakui pendapatan yang diperoleh hingga ketika ini, sedangkan penerimaan sisa ialah kewajiban. Sering terjadi pada waralaba dengan kondisi:
• Mengakui pendapatan pada ketika masih mempromosikan layanan yang akan datang.
• Hak membuatkan wilayah untuk memiliki hak pribadi dengan tujuan membuka waralaba daerah, maka perusahaan tidak boleh menganggap sebagai penghasilan ketika ini (menunda hingga franchise terbuka).

2. Mengakui pendapatan fiktif.
Pendapatan harus dicatat setelah proses laba telah selesai dan pertukaran telah terjadi. Ada tiga tipe skenario dalam aturan ini, antara lain sebagai berikut:
a) Mengakui pendapatan pada pertukaran asset yang sama. Tidak adanya legalisasi atas pendapatan pada pertukaran property yang sama.
b) Mengakui pengembalian dana dari pemasok sebagai pendapatan. Retailer sering mendapatkan pengembalian uang dari pemasok. Hal ini bukan merupakan pendapatan.
c) Menggunakan estimasi fiktif pada laporan keuangan interim. Pada kondisi ini harus mengestimasi adanya retur penjualan, biaya jaminan yang akan datang. Pada laporan kuartalan, memperkirakan tingkat persediaan dan harga pokok penjualan, sering dilakukan dengan menggunakan persentase laba kotor.

3. Mendongkrak pendapatan dengan one time gains
Pendapatan harus dicatat setelah proses laba telah selesai dan pertukaran telah terjadi. Begitu pula dengan keuntungan hanya dilaporkan setelah pertukaran telah terjadi. Ada empat teknik dalam aturan ini, antara lain sebagai berikut:
a) Meningkatkan profit dengan menjual asset yang mengabaikan nilai.
Ini ialah bukan keuntungan. Contoh khas meliputi: menjual asset yang diperoleh dari suatu transaksi pooling, perusahaan yang menggunakan LIFO (terutama dengan persediaan yang banyak memungkinkan manajemen untuk mengelola harga pokok penjualan), dan real estate atau asset lainnya yang diperoleh dalam waktu yang lama.
b) Meningkatkan profit dengan utang yang kadaluarsa. Ini sangat menarik ketika utang gres dikeluarkan pada tingkat yang lebih tinggi, profit tersebut tidak terulang.
c) Gagal untuk memisahkan keuntungan atau kerugian yang tidak biasa dan tidak berulang dari pendapatan yang berulang. Misalnya keuntungan dari acara non operasi menyerupai penjualan asset, acara yang tidak terus-menerus menyerupai penghentian bisnis.
d) Membenamkan kerugian pada operasi yang tidak berkelanjutan.
Operasi yang tidak berkelanjutan mencakup operasi yang dihentikan, keuntungan/kerugianyang luar biasa, dan efek kumulatif pendapatan dari prinsip akuntansi yangberubah.

4. Mengalihkan beban ke periode sebelumnya atau ke periode yang akan datang.
Perusahaan harus memanfaatkan biaya yang dikeluarkan dengan menghasilkan manfaat di masa depan dan biaya tersebut yang tidak menghasilkan manfaat tersebut. Jika aset tersebut tidak material atau manfaat yang akan diterima selama periode waktu yang singkat, item tersebut sebagai beban.
Beban harus dibebankan terhadap pendapatan pada periode dimana manfaat diterima. sebagai perusahaan menyadari manfaat dari menggunakan aset, aset atau sebagian ada dari harus ditulis sebagai beban periode. ketika ada penurunan tiba-tiba dan subtantial dari nilai suatu aset aset harus segera dihapuskan dan secara keseluruhan, bukan secara bertahap. Ada tiga tipe skenario dalam aturan ini, antara lain sebagai berikut:
a) Ketidaktepatan mengkapitalisasi biaya, dengan maksud mengalihkan beban ke periode selanjutnya. Kapitalisasi yang tidak sempurna sering mencakup biaya start-up, biaya penelitian dan pengembangan, periklanan dan biaya administrasi. Hal itu dilakukan dengan menciptakan aset (aset ditangguhkan), juga dapat dilakukan dengan memasukkan beberapa biaya tersebut ke dalam persediaan (menunda biaya hingga barang tersebut dijual).
b) Penyusutan atau amortisasi biaya terlalu lambat. Depresiasi yang lambat dapat menimbulkan kekayaan bersih dan profit yang lebih tinggi.
c) Gagal untuk melaporkan asset yang berharga.

5. Tidak diungkapkannya semua liabilities.
Sebagai perusahaan harus bertanggungjawab terhadap semua kewajiban jikalau kewajiban tersebut akan dilaporkan pada masa yang akan datang. Ada empat teknik dalam aturan ini, antara lain sebagai berikut:
a) Melaporkan pendapatan dari pada kewajiban pada ketika kas diterima.
b) Gagal untuk menambah kewajiban kontigen.
c) Gagal untuk mengungkapkan komitmen dan kontinjensi.
d) Melakukan transaksi untuk menjaga Debt off the books.

6. Mengalihkan pendapatan yang sekarang ke periode yang akan datang.
Pendapatan harus dicatat pada periode di mana pendapatan ituditerima. Teknik dalam aturan ini ialah menciptakan cadangan untuk menggeser pendapatan penjualan pada periode selanjutnya. Pada kondisi ini terjadi karena:
a) Dilakukan dengan menunda penjualan.
b) Dilakukan untuk memperlancar pendapatan.
c) Adanya Smoothing income yang biasanya membawa kejutan tidak menyenangkan di masa yang akan datang.
d) Bersikap kritis terhadap perusahaan sukses yang memiliki cadangan besar.

7. Mengalihkan beban di masa yang akan datang ke periode sekarang.
Beban harus dibebankan terhadap pendapatan pada periode dimana manfaat tersebut diterima. Ada dua teknik dasar dalam aturan ini, antara lain sebagai berikut:
a) Percepatan beban diskresionari pada periode sekarang.
b) Melaporkan depresiasi atau amortisasi yang terjadi pada masa yang akan datang.

Banyaknya skandal pelaporan keuangan dan penyajian kembali laba dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan banyak pertanyaan pada investor, apakah laba yang dilaporkan bisa bebas dari manipulasi manajemen. Investor telah memperluas fokus mereka untuk menyertakan Laporan Arus Kas khususnya bab yang menyoroti arus kas dari operasi (CFFO).

Investor mulai memendam kecurigaan perihal pelaporan keuangan perusahaan: bahwa administrasi sekarang memainkan trik untuk mencemari arus kas dari operasi. Sayangnya, kecurigaan ini dijalankan dengan baik. Investor tidak bisa lagi percaya bahwa administrasi akan melaporkan arus kas jujur dan tanpa kebijaksanaan. Untuk membantu investor menavigasi penipuan arus kas, Scilit’s telah mengidentifikasi empat Shenanigans Arus Kas (CF) berikut yang dapat menimbulkan kekeliruan dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas dari operasinya:
1. Cash Flows Shenanigans No 1: Mengalihkan Pembiayaan Arus Kas masuk pada Bagian Operasi.
2. Cash Flows Shenanigans No 2: Mengalihkan Arus Kas keluar operasi normal untuk Bagian Investasi.
3. Cash Flows Shenanigans No 3: Menggembungkan Operasi Arus Kas dengan menggunakan Akuisisi atau Pelepasan.
4. Cash Flows Shenanigans No.4: Meningkatkan Arus Kas Operasi dengan menggunakan kegiatan yang tidak berkelanjutan.

Sejauh ini kita telah membahas kejahatan yang investor umumnya dapat mengidentifikasi dengan hati-hati membaca angka-angka dalam laporan keuangan. Secara umum administrasi menghadapi beberapa pembatasan di bawah aturan akuntansi (disebut GAAP, atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum) perihal bagaimana menyajikan laporan keuangan kepada investor. Untuk memotong banyak pembatasan tersebut dan memakai spin positif, administrasi telah menjadi lebih aktif dan menipu dalam menciptakan dan memanipulasi kunci metrik non-GAAP untuk memberi kesan kepada investor. Kekeliruan pelaporan keuangan tersebut cenderung tidak benar menyoroti pertumbuhan yang besar lengan berkuasa dan konsisten serta sehat tidaknya perusahaan.

Profit akuntansi yakni hasil dari akuntansi akrual (dan subjek darimanipulasi). Oleh karena itu, harus melihat laporan arus kas dan laporan laba rugi bersama-sama.
Arus kas operasi, dapat ditinjau dengan:
a) Pengukuran kinerja operasi pada basis kas (laba bersih dilakukan pada basis akrual). Hal ini dengan mengabaikan penjualan yang disebabkan oleh tindak lanjut eksistensi uang. Selain itu juga dengan mengabaikan beban atas kepemilikan asset.
b) Pengukuran quality of earnings, dengan membandingkan CFFO dengan Net income. Jika Net Income positif, sedangkan CFFO negatif (tahun demi tahun) maka mampu disimpulkan terdapat masalah. Begitu pula jikalau CFFO lebih kecil dari Net income. Bagian ini merupakan perbandingan yang penting dalam pembentukan perusahaan yang penjualan, piutang dan persediaan umumnya tidak berfluktuasi dengan cepat.
c) Analisis arus kas dapat membantu dalam hal memprediksi kebangkrutan. Mungkin melihat CFFO negatif selama bertahun-tahun sedangkan pendapatan yang positif, mungkin hasil dari membludaknya piutang.

Menggunakan Pendekatan Holistik untuk Mendeteksi Shenanigans Pentingnya "Checks and Balances"

Jelas, tidak semua perusahaan menggunakan trik pelaporan kepada investor. Memang, kami percaya bahwa sebagian besar perusahaan melaporkan kondisi perusahaannya dengan jujur. Namun demikian, investor harus selalu waspada dan aktif mencari tanda-tanda peringatan dari masalah, alasannya yakni shenanigans terjadi dengan frekuensi yang cukup signifikan jikalau dibiarkan tidak terdeteksi.

Perusahaan dengan kelemahan struktural atau pengawasan yang tidak memadai menunjukkan lahan subur bagi shenanigans.

Investor harus menyelidiki tata kelola perusahaan dan pengawasan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar:
1. Apakah checks and balances yang sempurna ada di antara direktur senior daapat memadamkan kejahatan korporat?
2. Apakah anggota luar dewan memainkan tugas yang berarti dalam melindungi investor dari sifat serakah, sesat, atau administrasi yang tidak kompeten?
3. Apakah auditor memiliki kemandirian, pengetahuan, dan tekad untuk melindungi investor ketika administrasi bertindak tidak tepat?
4. Apakah perusahaan benar mengambil langkah memutar untuk menghindari pengawasan peraturan?