Materi Akuntansi Perusahaan

Konflik Penyebab Double Taxation
Penerapan undang-undang perpajakan atas penghasilan yang timbul dari transaksi internasional menimbulkan terjadinya pengenaan pajak berganda.
1. Konflik penerapan azas pemajakan :
- Azas Residensi vs. Azas Sumber
- Azas Residensi vs. Azas Residensi
- Azas Sumber vs. Azas Sumber
2. Perbedaan karakterisasi penghasilan menurut undang-undang.

Pengertian
 Pajak berganda ekonomis, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali atas penghasilan (economic income) yang sama.
Contoh :
a. Penghasilan seorang karyawan:
Pertama: dikenakan PPh pada dikala penghasilan diperoleh,
Kedua: dikenakan PPN pada dikala dikonsumsi
b. Laba usaha suatu perseroan terbatas
Pertama: dikenakan PPh pada tingkat perseroan,
Kedua: Sebagai dividen, dikenakan pada tingkat pemegang saham. Dividen berasal dari laba perseroan yang sudah dikenakan pajak.
 Pajak berganda juridis, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh jurisdiksi yang sama atau berbeda atas penghasilan yang secara juridis sama jenisnya.
 Pajak berganda domestik, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh satu jurisdiksi atau lebih di dalam negara yang sama atas penghasilan yang sama.
 Pajak berganda internasional, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama.

Penghindaran Pajak Berganda Internasional (PBI)
Azas-Azas PBI
 Azas penduduk (residence principle) / Azas domisli (domicile principle) : pengenaan pajak kepada resident (SPDN) atas seluruh penghasilan (worldwide income), dan kepada non-residents (SPLN) atas penghasilan yang bersumber dari negara itu.
 Azas sumber (source principle) : yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara itu tanpa memandang dari status Subjek Pajak dari si akseptor penghasilan.
 Azas kewarganegaraan (citizenship) : ialah pengenaan pajak berdasarkan status warganegara.

Metode Penghindaran PBI
 Exemption Method : penghilangan pajak berganda dengan tidak memperhitungkan penghasilan dari luar negeri dikala menghitung pajak terutang di dalam negeri:
- Subject Exemption
- Object/Income Exemption
- Tax exemption
 Credit Method : penghilangan pajak berganda dengan memperhitungkan pajak yang dikenakan di luar negeri dengan pajak terutang di dalam negeri:
- Kredit penuh
- Kredit Terbatas
- Kredit Fiktif/Tax Sparing
 Metode lain
- Pembagian pajak (tax sharing)
- Pembagian hak pemajakan (division of taxing power)
- Keringanan tarif (rate reduction)
- Pengurangan pajak (tax reduction)
- Pemajakan dalam jumlah tetap (lumpsum taxation)
- Deduction Method: penghilangan pajak berganda dengan mengurangkan pajak yang dikenakan di luar negeri dari penghasilan yang diperoleh dari luar negeri pada dikala menghitung pajak terutang di dalam negeri.

Penyebab PBI
Pemajakan atas suatu penghasilan secara bersamaan oleh negara yang menerapkan azas azas hak pemajakan yang dapat menjadikan pajak ganda internasional.

Dampak PBI
 Tambahan beban ekonomi bagi pengusaha;
 Biaya tinggi;
 Terhambatnya mobilitas bisnis, perdagangan, investasi & sumber daya.

Pendekatan Penghindaran PBI
1. Secara Unilateral melalui Undang-undang Pajak dan aturan pelaksanaanya,
2. Secara Bilateral melalui Tax Treaty,
3. Secara Multilateral melalui Tax Treaty,

Praktek Penghindaran PBI
 Adopsi Undang-undang pajak nasional à pasal-pasal dalam UU PPh yang mempunyai dimensi internasional
 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
 Aspek perpajakan dalam setiap perjanjian internasional (dalam bentuk kerjasama ekonomi, kerjasama teknik, dana pinjaman luar negeri, dll)

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Pengertian
 P3B : Perjanjian pajak antara dua negara (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan (taxing right) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (both contracting state).
 Treaty: suatu persetujuan internasional yang telah disepakati antar negara dan dibuat sesuai dengan hukum internasional.
 Tax treaty: persetujuan antara dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk negara lain.

P3B : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Istilah lain : double taxation agreement (DTA), double taxation convention (DTC), double taxation treaty, atau tax conventions.

Aplikasi
Kedudukan hukum :
 Kedudukan hukum P3B di hadapan hukum domestik sangat bervariasi di banyak sekali negara;
 Di Indonesia, menurut Penjelasan Pasal 32A UU PPh: P3B ialah lex specialis dari UU PPh,
 Apabila ada konflik antara P3B dengan hukum domestik, maka P3B yang akan berlaku (”Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws”).

Tujuan P3B
 Melindungi wajib pajak
 Distribusi hak pemajakan
 Mendorong investasi
 Mengurangi dan menanggulangi penghindaran dan penyelundupan pajak
 Harmonisasi kriteria pemajakan
 Mencegah diskriminasi
 Mencegah pengenaan dan pembebasan pajak berganda
 Penghindaran pajak berganda,
 Pencegahan pengelakan pajak,
 Peningkatan korelasi ekonomi dan perdagangan dengan negara lain,
 Memberikan kepastian hukum.

Model P3B
 OECD Model mempunyai karakteristik utama melindungi hak pemajakan negara domisili dalam wujud:
- Pencantuman definisi istilah ke dalam P3B untuk mencegah penggunaan definisi yang terdapat dalam hukum domestik negara sumber,
- Pembatasan hak pemajakan negara sumber dalam bentuk seperti: syarat-syarat, time test yang lebih panjang, dan pembatasan tarif pajak.
 Dikembangkan buah tangan negara-negar maju
 Mencerminkan kepentingan negara-negara industri
 UN Model lebih condong melindungi hak pemajakan negara sumber dibandingkan OECD Model.
 Dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang
 Setiap negara melaksanakan modifikasi atas model-model tersebut untuk mengakomodasi kepentingan negaranya.

Struktur P3B
 Scope (Persons and Taxes);
 General definitions;
 Residents (Tie breaker rule);
 Permanent Establishment;
 Income from Immovable Property;
 Business Income;
 Income from Shipping & Air Transport;
 Associated Enterprises;
 Investment Income (Passive Income)-Dividend, Interest, Royalties
 Employment and Personal Services Income;
 Other Income
 Methods for Eliminating Double Taxation
 Special Provisions (Non discrimination, MAP, EOI, Assistance in Collection)
 Final Provision (Entry into Force, Termination)

Dasar Hukum P3B
 VCLT
 UUD 45 [Pasal 11 (1)]
 UU 24/2000 [Pasal 4(1)]
 UU PPh [Pasal 32A]

Siapa Yang Berhak Memanfaatkan P3B?
 Apabila ketentuan domestik kedua negara menganggap seseorang atau suatu tubuh ialah SPDN-nya, maka muncullah kasus “Dual Residence”,
 P3B menyediakan Tie-Breaker Rule,
Pasal 4 ayat (2): Tie-Breaker Rule untuk Individu
Lihat denah berikut.
Pasal 4 ayat (3): Tie-Breaker Rule untuk Badan
Persetujuan Bersama antara Pejabat Berwenang ke-2 negara.


Pertukaran Informasi Dalam P3B
Tujuan :
1. Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dan pengelakan pajak,
Mengumpulkan isu untuk menyelesaikan kasus treaty shopping (i.e. beneficial owner), transfer pricing, atau tindak pidana fiskal.
2. Untuk menguji kewajiban “self-assessment” yang dijalankan WPDN, terkait dengan penghasilan yang bersumber dari luar negeri.
Menyediakan isu untuk menguji pelaksansaan “worldwide income”.

Dasar pelaksanaan : Pasal 26 P3B :
1. Sesuai dengan P3B, bertukar isu ialah kewajiban,
2. No fishing expedition,
3. Namun, EOI tidak wajib untuk dijawab, apabila:
 Untuk menjalankan hukum domestik yang menyimpang;
 Seandainya tersedia di domestik, tidak dapat diperoleh;
 Bersifat diam-diam dagang, bisnis, atau profesional;
 Bertentangan dengan kebijakan publik (berkaitan dengan kedaulatan, keamanan negara, atau kepentingan nasional);
4. Wajib dijaga kerahasiaannya menyerupai isu yang diperoleh dari WPDN.

Menghilangkan Pajak Berganda
1. Ketentuan pajak domestik (Unilateral),
2. Tax Treaty (Bilateral)
3. Prosedur Perjanjian Bersama (Mutual Agreement Procedures/MAP)
4. Arbitrase

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi melalui Peraturan Menteri Kuangan No. 244/PMK.011/2012 ditetapkan sebagai pemungut Pajak pasal 22 UU PPh. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu tersebut dilakukan pada ketika penjualan kepada distributornya didalam negeri.

Besarnya pungutan PPh pasal 22 tersebut ditetapkan antara lain:
1. Industri semen ; 0,25 % dari DPP PPN penjualan semua jenis semen
2. Industri kertas ; 0,1 % dari DPP PPN penjualan kertas
3. Industri baja ; 0,3% dari DPP PPN penjualan baja
4. Industri otomotif ; 0,45% dari DPP PPN penjualan kendaraan bermotor roda dua atau lebih
5. Industri farmasi ; 0,3% dari DPP PPN penjualan semua jenis obat

Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh tubuh usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam melaksanakan pemungutan PPh pasal 22, pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3 yang peruntukannya yaitu sebagai berikut;
1. lembar kesatu untuk wajib pajak yang dipungut
2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan SPT masa PPh 22 ke KPP daerah terdaftarnya pemungut.
3. lembar ketiga untuk arsip wajib pajak pemungut.

Hasil pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu tersebut disetorkan ke Kas negara melalui Bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau melaui kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya. Dan melaporkan hasil pungutannya dengan menggunakan SPT masa ke KPP daerah pemungut terdaftar paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. Sedangkan bagi agen dalam negeri yang dipungut dapat memperihungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan (kredit pajak dalam negeri).

1. Pengertian pajak daerah
Dasar hukum pemungutan pajak daerahdan retribusi kawasan ialah undang-undang no.18 tahun 1997 perihal pajakdaerah dan retribusi kawasan sebagaimanatelah diubah terakhir dengan undang-undang no.34 tahun 2000.

Menurut Tony Marsyahrul (2004:5) :“Pajak kawasan ialah pajak yang di kelolah oleh pemerintah kawasan (baik pemerintah kawasan TK.I maupun pemerintah kawasan TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan kawasan (APBD)”.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah
Pajak kawasan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
pajak propinsi, terdiri dari:a. pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
Pajak materi bakar kendaraan bermotor.
Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanahdan air permukaan.

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 jenis-jenis pajak kawasan ialah sebagai berikut
Pajak Daerah Kabupaten/Kota menurut UU 34/2000 terdiri dari
a. Pajak Hotel.
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir

Contoh peraturan pajak kawasan ialah di kabupaten Musi banyuasin.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan beberapa peraturan kawasan sebagai berikut :
• Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 perihal Pajak Hotel
• Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 perihal Pajak Reklame
• Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2002 perihal Pajak Hiburan
• Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2002 perihal Pajak Restoran

3. Karakteristik Pajak Daerah
a. Pajak Hotel
Menurut peraturan kawasan No. 26 perihal Pajak Hotel (2002:1) : “pajak hotel di sebut pajak kawasan pungutan kawasan atas penyelenggaraan hotel”.
Hotel ialah : “Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau akomodasi lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

Pengusaha hotel ialah : “Perorangan atau tubuh yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya”.

Objek pajak ialah : “Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, Objek pajak berupa
 Fasilitas penginapan menyerupai gubuk pariwisata (cottage), Hotel,wisma,losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih menyediakan akomodasi menyerupai rumah penginapan.
 Pelayanan penunjang antara lain : Telepon, faksimilie, teleks, foto copy, layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelolah hotel
 Fasilitas Olahraga dan hiburan
Subjek pajak hotel ialah orang langsung atau tubuh yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel ialah : “Pengusaha hotel”. Dasar pengenaan ialah : “Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, Masa pajak I (satu) bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada dikala pelayanan di hotel.

b. Pajak Restoran
Menurut Peraturan Daerah No. 29 perihal Pajak Restoran (2002:1) : “pajak restoran yang di sebut pajak ialah pungutan kawasan atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan ialah : “Tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
Objek Pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Subjek pajak orang langsung atau tubuh yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan restoran, Wajib pajak rastoran yaitu Pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Pajak Hiburan
Menurut Peraturan Daerah No.28 perihal Pajak Hiburan (2002:1) : “Pajak Hiburan atau di sebut pajak ialah pajak hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin. Hiburan ialah “semua jenis pertunjukan permainan dengan nama dan bentuk apapun yang di tonton atau di nikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran di Kabupaten Musi Banyuasin.

Objek Pajak Semua Penyelenggaraan Hiburan berupa :
Penyelenggara pertunjukan film di bioskop dengan tarif pajak sebesar 31%
Pertunjukan kesenian tradisional, Pertunjukan sirkus, Pemeran seni, Pameran busana dengan tarif pajak 10%.
Pergelaran Musik dan tarif ditetapkan sebesar 15%
Karaoke ditetapkan sebesar 20%
Permainan Bilyar ditetapkan sebesar 20%
Pertandingan Olahraga ditetapkan sabesar 10%

Subjek pajak hiburan orang langsung atau tubuh yang menonton atau menikmati hiburan, Wajib pakak hiburan orang langsung atau tubuh penyelenggara hiburan

d. Pajak Reklame
Menurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame (2002:1) : Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak ialah pungutan kawasan atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan,mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang di lakukan oleh pemerintah.

Objek Pajak ialah penyelenggara reklame menyerupai :
 Reklame Kain
 Reklame Melekat, Stiker
 Reklame Berjalan termasuk pajak kendaraan
 Reklame Udara
 Reklame Suara
 Reklame Film/Slide
 Reklame Peragaan

Subjek Pajak Reklame ialah : “Orang langsung atau tubuh yang menyelenggarakan atau memesan reklame.Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

4. Landasan Hukum Pajak Daerah
Dasar Hukum
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) : “Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang”. Dasar hukum pemungutan pajak kawasan dan retribusi kawasan ialah : “Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000.

5. Tarif pajak
a. Tarif Pajak Yang Belum Dinaikan
 pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas airsebesar 5 % (lima persen)
 Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10 % (sepuluh persen)
 Pajak materi bakar kendaraan bermotor sebesar 5 % (limapersen)
 Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah danair permukaan sebesar 20 % (dua puluh persen)
 pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen)
 Pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh persen)
 Pajak hiburan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
 Pajak reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
 Pajak penerangan jalan sebesar 10 % (sepuluh persen)
 Pajak pengambilan materi galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
 Pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen).

b. Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah
Untuk memberi ruang gerak bagi kawasan mengatur sistem perpajakannya dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatankualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak kawasan dinaikkan, antara lain:
Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor,dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan langsung dapat diterapkan tarif progresif
Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5%menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20%menjadi 30%.
Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi25%.

Model Binomial yang diperkenalkan oleh Cox dan Ross (1976) merupakan metode kuantitatif sederhana untuk menilai option. Metode ini didasarkan pada rumus sederhana proses penentuan harga dimana aktiva dalam setiap ketika dapat berubah ke arah satu dari dua kemungkinan harga.

Pembentukan peniruan portofolio ialah untuk membentuk kombinasi risk free borowing / lending dengan aktiva induk gunak membentuk arus kas serupa opsi yang dievaluasi. Disini diaplikasikan prinsip arbitrasi dan nilai oprion harus sama dengan nilai replicating portofolio.

Dalam proses binominal multiperiode, valuasi harus dimulai dari peringkat terakhir dan bergerak mundur hingga waktu sekarang. Portofolio peniruan opsi diciptakan setiap langkah dan dinilai, menghasilkan nilai opsi pada periode bersangkutan. Hasil final dari binomial option pricing model ialah pernyataan nilai opsi berupa tiruan portofolio yang terdiri dari ∆ saham (delta option) dari aktiva induk dan risk free borrowing.

Nilai call = (Nilai sekarang aktiva induk X Delta option) – (pinjaman yang diharapkan untuk tiruan option).

1. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. memungut pajak yang terutang;
3. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
4. melaporkan pemungutan, penyetoran dan penghitungan pajaknya paling lambat final bulan berikutnya (SPT Masa PPN).

Derivatif yakni alat untuk mengubah eksposur risiko perusahaan. Derivatif juga yakni untuk membiayai apa yang di operasi. Dengan menggunakan derivatif, perusahaan dapat memotong bagian-bagian yang tidak diinginkan dari eksposur risiko dan bahkan mengubah eksposur ke bentuk-bentuk yang berbeda. Titik sentra keuangan yakni bahwa risiko tidak diinginkan. Demikian pula, perusahaan akan mendapatkan sebuah proyek dengan risiko tinggi hanya kalau kembali pada proyek mengkompensasi risiko ini. Tidak mengherankan, kemudian, perusahaan biasanya mencari cara untuk mengurangi risiko mereka. Ketika perusahaan mengurangi eksposur risiko dengan menggunakan derivatif, itu menjadi lindung nilai.

Derivatif dapat juga digunakan untuk hanya mengubah atau bahkan meningkatkan paparan risiko perusahaan. Ketika ini terjadi, perusahaan ini speculatingon gerakan beberapa variabel ekonomi — yang mendasari turunan. Menggunakan derivatif untuk menerjemahkan pendapat wacana apakah suku bunga atau beberapa variabel ekonomi lain akan naik atau turun yakni kebalikan dari lindung nilai — itu yakni meningkatkan risiko.

Kesimpulannya : Derivatif disini dikatakan dapat sebagai alat untuk mengubah eksposur risiko perusahaan dan dapat pula dikatakan sebagai alat untuk meningkatkan paparan risiko perusahaan. Penggunaan derivatif ini memiliki keunggulan atau kelebihan bagi perusahaan, sehingga dikala perusahaan mencari cara untuk mengurangi risiko mereka dengan menggunakan derivatif, maka itu juga menjadi lindung nilai bagi perusahaan.

PENGGUNAAN DERIVATIF.
Karena derivatif tidak biasanya muncul dalam laporan keuangan, jauh lebih sulit untuk mengamati penggunaan derivatif oleh perusahaan dibandingkan utang bank. Kebanyakan laporan survei yang menggunakan derivatif tampaknya bervariasi antara besar publik diperdagangkan perusahaan. Perusahaan besar jauh lebih cenderung menggunakan derivatif dari perusahaan kecil.

Pandangan yang berlaku yakni bahwa derivatif dapat sangat membantu dalam mengurangi variabilitas arus kas perusahaan yang pada gilirannya mengurangi aneka macam biaya yang terkait dengan kesulitan keuangan. Oleh alasannya yakni itu, ini agak membingunkan bahwa perusahaan besar menggunakan derivatif lebih sering dari pada perusahaan – perusahaan kecil alasannya yakni perusahaan besar cenderung memiliki sedikit variabilitas arus kas dari pada perusahaan –perusahaan kecil. Juga, beberapa survei laporan bahwa perusahaan kadang – kadang menggunakan derivatif dikala ingin berspekulasi mengenai masa depan harga dan bukan hanya untuk lindung nilai risiko.

Namun, sebagian besar bukti konsisten dengan teori bahwa derivatif yang paling sering digunakan oleh perusahaan mana kesulitan keuangan biaya tinggi dan jalan masuk ke pasar modal dibatasi.

Kontrak berjangka ialah perjanjian oleh kedua belah pihak untuk menjual sebuah barang untuk uang tunai di kemudian hari atau komitmen utk membeli atau menjual suatu komoditas atau aset pada tanggal tertentu dikemudian hari. Harga yang ditetapkan dikala perjanjian ditandatangani. Namun, tunai perubahan tangan pada tanggal pengiriman. Kontrak berjangka umumnya tidak diperdagangkan di Bursa terorganisir.

Pihak-pihak yg menggunakan kontrak future antara lain hedgers dan spekulators
 Hedgers. Pihak yang menanggung (membuka diri terhadap) resiko suatu komoditas atau asset tertentu, karera mereka menghadapi (expose) perubahan harga. Hedgers membeli atau menjual kontrak future untuk menutup resiko mereka. Ada dua posisi dasar hedging, yaitu : The short hedge dan The long hedge.
 Spekulator ; pihak yg membeli atau menjual kontrak future utk mencoba mendptkan return. Tidak menyerupai hedgers, spekulators tdk melaksanakan transaksi secara fisik komoditas atau asset financial. Dg kata lain mereka tidak memiliki posisi pasar sebelumnya.

Kontrak berjangka juga perjanjian untuk pengiriman kala depan. Mereka memiliki kelebihan tertentu, ibarat likuiditas yang bukan kontrak forward. Sebuah fitur yang tidak biasa dari kontrak berjangka ialah Konvensi mark-to-mark. Kontrak berjangka juga melaksanakan untuk pengiriman kala depan. Mereka yang memiliki kelebihan akupuntur tertentu, ibarat likuiditas yang bukan kontrak berjangka. Membahas fitur yang tidak biasa dari kontrak berjangka ialah Konvensi mark-to-mark.

Futures contract : persetujuan untuk menyediakan aktiva dimasa mendatang (futures) dengan harga pasar yang sudah ditentukan dimuka.

Lindung nilai dibagi menjadi dua jenis, yaitu ; lindung nilai pendek dan lindung nilai panjang. Seorang individu atau perusahaan yang menjual kontrak berjangka untuk mengurangi risiko yaitu melembagakan lindung nilai pendek. Lindung nilai pendek umumnya sesuai bagi pemegang persediaan. Seorang individu atau perusahaan yang membeli kontrak berjangka untuk mengurangi risiko yaitu melembagakan lindung nilai panjang. Lindung nilai panjang biasanya digunakan oleh perusahaan dengan kontrak untuk menjual barang dengan harga tetap.


LINDUNG NILAI DURATION.
Durasi tindakan kematangan rata – rata semua arus kas dalam ikatan. Obligasi dengan durasi tinggi memiliki variabilitas harga tinggi. Perusahaan sering mencoba untuk mencocokkan durasi aset mereka dengan durasi kewajiban.

Alasan Tidak Hedge
Penentang lindung nilai mata uang yang biasa membuat argumen berikut :
1. Pemegang Saham jauh lebih bisa diversifikasi risiko mata uang daripada pengelolaan perusahaan. Jika pemegang saham tidak ingin mendapatkan risiko mata uang dari setiap perusahaan tertentu, mereka dapat melaksanakan diversifikasi portofolio mereka untuk mengelola risiko mata uang dengan cara yang memenuhi preferensi masing-masing dan toleransi risiko.
2. Seperti disebutkan sebelumnya, administrasi risiko mata uang tidak meningkatkan arus kas yang dibutuhkan perusahaan. Manajemen risiko mata uang biasanya mengkonsumsi beberapa sumber daya perusahaan dan mengurangi arus kas. Dampak terhadap nilai yaitu kombinasi dari pengurangan arus kas (yang dengan sendirinya menurunkan nilai) dan pengurangan varians (yang dengan sendirinya meningkatkan value).
3. Manajemen sering melaksanakan acara lindung nilai yang bermanfaat bagi administrasi dengan mengorbankan para pemegang saham. Bidang keuangan yang disebuttsering berpendapat bahwa administrasi umumnya lebih menghindari risiko dari pemegang saham. Jika perusahaan Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, hedging mungkin tidak dalam kepentingan terbaik dari para pemegang saham.
4. Manajer tidak dapat outguess pasar. Ketika pasar berada dalam keseimbangan terhadap kondisi paritas, nilai bersih yang dibutuhkan dari hedging yaitu nol.
5. Motivasi administrasi untuk mengurangi variabilitas adakala didorong oleh alasan akuntansi. Manajemen mungkin percaya bahwa itu akan dikritik lebih terhadap kerugian kurs yang dikenakan dalam laporan keuangannya daripada menjadikan biaya tunai yang sama atau bahkan lebih tinggi dalam menghindari kerugian selisih kurs.
6. Teoretisi efisien pasar percaya bahwa investor dapat melihat melalui "tabir akuntansi" dan sebab itu sudah diperhitungkan efek valuta absurd ke valuasi pasar perusahaan.

Alasan Untuk Hedge
Para pendukung hedging mengutip alasan berikut untuk mendukungnya:
• Pengurangan risiko arus kas masa depan meningkatkan kemampuan perencanaan perusahaan. Jika perusahaan dapat memprediksi arus kas masa depan yang lebih akurat, mungkin bisa mengambil investasi atau acara yang mungkin sebaliknya tidak mempertimbangkan spesifik.
• Pengurangan risiko arus kas masa mengurangi kemungkinan bahwa arus kas perusahaan di bawah perusahaan yang harus menghasilkan arus kas yang cukup untuk melaksanakan pembayaran utang-layanan dalam rangka untuk itu untuk terus operate.
• Manajemen memiliki keunggulan komparatif atas pemegang saham individu dalam mengetahui risiko mata uang perusahaan yang sebenarnya. Terlepas dari tingkat pengungkapan yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, administrasi selalu memiliki keuntungan dalam kedalaman dan keluasan pengetahuan wacana risiko konkret dan kembali melekat dalam setiap bisnis perusahaan.
• Pasar biasanya dalam disequilibrium sebab fections Imper struktural dan institusional, serta guncangan eksternal tak terduga (seperti krisis minyak atau serangan teroris). Manajemen dalam posisi yang lebih baik daripada pemegang saham untuk mengenali kondisi Librium disequi dan untuk mengambil keuntungan dari peluang satu kali untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui "Hedging Selektif" mengacu pada lindung nilai besar, tunggal, eksposur yang luar biasa atau adakala menggunakan lindung nilai dikala administrasi memiliki ekspektasi yang pasti dari arah nilai tukar.

Kontrak berjangka suku bunga mempekerjakan ikatan sebagai instrumen penyampaian. Karena popularitas mereka, kami bekerja dengan kontrak berjangka obligasi. Kami menandakan bahwa kontrak berjangka obligasi dapat menggunakan jenis harga yang sama bersih nilai analisis yang digunakan untuk obligasi Treasury sendiri.

Banyak perusahaan menghadapi risiko suku bunga. Mereka dapat mengurangi risiko ini oleh lindung nilai dengan kontrak berjangka suku bunga. Seperti hal lainnya komoditas, lindung nilai pendek melibatkan penjualan kontrak berjangka. Perusahaan yang berkomitmen untuk membeli hipotek atau obligasi lain cenderung lindung nilai institut. Lindung nilai panjang melibatkan pembelian kontrak berjangka. Perusahaan yang telah baiklah untuk menjual hipotek atau obligasi lain pada harga tetap cenderung lindung nilai institut.

Harga obligasi
Obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan (financing) bagi dan perusahaan, yang dapat diperoleh dari pasar modal. Secara sederhana, obligasi merupakan suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh penerbit (issuer) kepada investor (bondholder), dimana penerbit akan menunjukkan suatu imbal hasil (return) berupa kupon yang dibayarkan secara terpola dan nilai pokok (principal) ketika obligasi tersebut mengalami jatuh tempo. (Adler, Desmon, Wilson; 2007).

Menurut Ross, et al (2008), pada umumnya prosedur yang dilakukan dalam penerbitan obligasi hampir sama dengan prosedur penerbitan saham. Pertama, penerbitan obligasi ini harus disetujui oleh dewan direksi. Kedua, perusahaan menyiapkan registration statement yang akan diperiksa oleh lembaga terkait. Ketiga, bila disetujui oleh lembaga terkait, registration statement tersebut akan berlaku 20 hari setelahnya dan obligasi dapat diperjualbelikan.

Obligasi membayar bunga semesteran selama hidupnya. Selain itu, nilai nominal dari obligasi yang dibayarkan pada ketika jatuh tempo. Pertimbangkan 20 tahun, 8% kupon obligasi yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret. Pembayaran pertama akan terjadi dalam enam bulan — ialah di 1 September.

Swap yaitu perjanjian pertukaran arus kas dari waktu ke waktu atau suatu perjanjian dimana dua belah pihak oke untuk saling melaksanakan tukar menukar aset finansial diwaktu tertentu dimasa mendatang.

a. Swap tingkat bunga di mana salah satu teladan dalam pembayaran kupon, misalnya, pembayaran tetap, dipertukarkan untuk lain, mengatakan kupon yang mengapung dengan LIBOR.

b. Swap mata uang, di mana perjanjian dipukul untuk swap pembayaran dalam mata uang untuk pembayaran dalam mata uang lain dari waktu ke waktu.

Swap mata uang muncul sebagai kendaraan yang alami untuk lindung nilai risiko dalam perdagangan internasional. Misalnya, sebuah perusahaan AS menjual banyak sekali lini produk di pasar Jerman. Setiap tahun perusahaan dapat mengandalkan mendapatkan pendapatan dari Jerman dalam Euro. Kita akan mempelajari keuangan internasional nanti dalam buku ini, tetapi untuk sekarang kita hanya dapat mengamati bahwa sebab nilai tukar berfluktuasi, ini subyek perusahaan untuk risiko yang cukup besar.

c. Credit Default Swap (CDS) yaitu menyerupai asuransi terhadap nilai kerugian sebab perusahaan defaulting ikatan. Seperti swap lain, orang yang terlibat dalam CD disebut rekanan. Selalu ada dua rekanan dalam CD. Dalam CD khas, rekanan 1 membayar rekanan 2 pembayaran periodik. Dalam pertukaran, rekanan 2 oke untuk membayar par problem ikatan tertentu bila terjadi default. Rekanan 1 disebut santunan pembeli dan rekanan 2 disebut penjual perlindungan. Pembayaran terjadwal disebut CDS menyebar.

Lessee harus melaporkan berita ihwal penyewaan acara hanya dalam catatan kaki laporan keuangan mereka.

FASB mengklasifikasikan semua Sewa lainnya sebagai sewa operasi, meskipun definisi FASB berbeda dengan non-akuntan. Tidak disebutkan sewa muncul pada neraca untuk sewa operasi.

Akuntan umumnya berpendapat bahwa kekuatan keuangan perusahaan berbanding terbalik dengan jumlah kewajibannya. Karena kewajiban sewa tersembunyi dengan sewa operasi, neraca perusahaan dengan sewa operasi terlihat lebih besar lengan berkuasa dari neraca perusahaan dengan sewa modal dinyatakan identik. Diberi pilihan, perusahaan mungkin akan mengklasifikasikan semua sewa mereka sebagai orang-orang operasi. Karena kecenderungan ini, FAS 13 menyatakan bahwa sewa harus diklasifikasikan sebagai modal satu kalau setidaknya salah satu dari empat kriteria berikut ini terpenuhi :
1. Nilai sekarang dari pembayaran sewa setidaknya 90% dari nilai pasar wajar aset pada awal sewa.
2. Transfer sewa kepemilikan properti kepada lessee pada final masa sewa.
3. Jangka waktu sewa yakni 75% atau lebih dari perkiraan umur ekonomis aset.
4. Lessee dapat membeli aset pada harga di bawah nilai pasar wajar dikala sewa berakhir. Hal ini sering disebut pilihan harga beli murah.

Bentuk semi besar lengan berkuasa dari pasar modal yang efisien, hipotesis menawarkan bahwa harga saham mencerminkan semua berita yang tersedia untuk umum. Bukti empiris umumnya mendukung bentuk hipotesis. Meskipun sewa operasi tidak muncul di neraca perusahaan, berita ihwal sewa tersebut harus diungkapkan di kawasan lain dalam laporan tahunan. Karena itu, upaya untuk menjaga sewa dari neraca tidak akan mensugesti harga saham di pasar modal yang efisien.