Materi Akuntansi Perusahaan

Format analisa terdiri dari 3 kolom yaitu :
Description : memuat elemen-elemen Kas dan Cost untuk periode tertentu.
Cost & Revenue Analysis : berisi perhitungan-perhitungan cost, profit & sales
Cash Analysis : Berisi mutasi kas sejalan dengan proses alur perubahan dari produksi hingga menjadi sales/AP hingga menjadi kas.

Jika kita perhatikan pada kolom “ Cost & Revenue Analysis” dan “ Cash Analysis” sanggup kita lihat bahwa setiap acara cost akan menjadikan mutasi kas keluar (warna merah bertanda minus) sedangkan “sales” akan memicu adanya mutasi kas masuk, hanya saja tidak seketika, akan tetapi gres sebulan kemudian, hal ini disebabkan oleh termin pembayaran yang net 30 hari.

Besarnya kas keluar ialah sebesar biaya produksi (COGS) ditambah dengan beban operasional (Expenses), sedangkan besarnya kas masuk (incoming cash) ialah sebesar sales. Setiap kas keluar atau masuk sengaja saya ikuti dengan saldo (cash balance, diberi warna biru), hal ini dimaksudkan biar adapat dilihat dengan saldo kas pada dikala (tanggal tertentu), dengan keinginan nantinya kita sanggup menentukan dikala yang sempurna untuk melaksanakan pembelian aktiva tetap.

Pada SALES FORECAST, perlu diperhitungkan kemungkinan adanya pembengkakan cost maupun expense dengan memasukkan cadangan (reserve) sebesar 10%, masing-masing perusahaan menentukan berbeda untuk reservenya, logikanya diadaptasi dengan tingakat pengendalian perusahaan (efisiensi & kinerja/produktifitas).

Jika dirangkum, mutasi kas akan menjadi menyerupai dibawah :

Kapan dikala yang sempurna untuk melaksanakan pembelian dan berapa yang sanggup dialokasikan ?.

Pembelian mesin dimaksudkan untuk mengantisipasi peningkatan sales sebesar 15%
Perhatikan cuilan : “SALES FORECAST (01-Des-07 01-Mar-08)”
Produksi akan dimulai pada tanggal 01 Desember 2007, maka mesin gres hendaknya sudah terpasang, artinya mesin sudah harus dibeli jauh-jauh hari sebelum tanggal 01 Desember 2007.

Apakah saldo kas mencukupi ? berapa besarnya dana yang sanggup dialokasikan untuk membeli mesin ?.

Saldo Kas (cash balance) yang semula Rp 450,000,000, pada tanggal 01 Desember 2007 sudah bermetamorfosis Rp 347,000,000. Hal ini disebabkan oleh adanya aktifitas produksi dari tanggal 01 Nov s/d 31 Desember 2007 yang memicu kas keluar sebasr Rp 103,000,000,-

Apakah Saldo Kas yang sebesar Rp 347,000,000 sudah sanggup dialokasikan untuk membeli mesin semuanya?. jawabannya tidak.

Kas gres akan masuk lagi pada tanggal 01 Januari 2008, Saldo tersebut masih harus dicadangkan untuk membiayai produksi dari tanggal 01 s/d. 31 Desember 2007 sebesar Rp 114,375,000,- . Sisanya yang Rp 232,625,000 sanggup dialokasikan untuk membeli mesin.


Analisa Perbandingan Cost & Benefit Pengadaan Aktiva Tetap

Selain ketersediaan dan alokasi kas, untung ruginya pun harus dikalkulasi terlebih dahulu. Jangan hingga volume prouksi meningkat lantaran penambahan mesin, akan tetapi di selesai penutupan buku, keuntungan perusahaan tidak ikut meningkat. Sia-sia bukan ?.

Dengan menggunakan teladan kasus yang sama (perusahaan tetapkan untuk mengalokasikan dananya hanya sebesar Rp 200,000,000), kita perhatikan analisa berikutnya :

Cost yang ditimbulkan eksklusif oleh penambahan mesin ialah depreciation cost (penyusutan) yang nantinya akan masuk ke dalam COGS, yaitu pada Overhead Cost, dan akan ikut mengurangi keuntungan secara langsung. Pada kasus di atas, akhir pembelian mesin Sebesar Rp 200,000,000 mengakibatkan deprecition cost sebesar Rp 6,250,000,- per satu kwartal (01 Des 07 01 Maret 08), sehingga profit yang tadinya sebesar Rp 103,612,500, pada kwartal yang sama berubah mejadi Rp 97,362,500,- saja. Jika dibandingkan dengan produksi pada kwartal sebelumnya ( 01 Sept 31 Des 07) dimana perusahaan hanya memperoleh profit sebesar Rp 90,000,000,-, maka nampaklah profit perusahaan meningkat sebesar Rp 7,362,500, sehingga profit menjadi Rp 97,362,500,-
Dengan demikian rencana pembelian mesin tidak diragukan lagi. Bisa dilaksanakan.


Membeli Tunai atau dengan Mencicil ?

Pada teladan kasus di atas, kebetulan kas perusahaan mencukupi untuk melaksanakan pembelian. Bagaimana kalau kas tidak mencukupi sementara mesin sudah harus di beli ?.

Coba kita bandingkan, bagimana kalau perusahaan membelinya dengan mencicil. Anggap saja perusahan membeli masinnya dengan cara mencicil, tentu saja dikenakan bunga. Suku bunga pada dikala itu ialah 20% flat per tahun, dan perusahaan akan mencicilnya selama 5 tahun.

Perhatikan perbandingan berikut :


Bunga akhir pencicilan aktiva harus dikapitalisasi terlebih dahulu, artinya : bunga yang sebesar Rp 10,000,000 selama satu kwartal (01 Des 07 01 Maret 08) ditambahkan pada harga perolehan mesin, sehingga menjadi Rp 210,000,000,- dan depreciation cost (penyusutan) bermetamorfosis Rp 6,562,500,- . Dibandingkan kalau membeli tunai terang cost menjadi naik sebesar Rp 312,500,- Keputusan apakah akan membeli tunai atau mencicil, tergantung apakah penurunan profit sebesar Rp 312,500,- sebanding dengan mencadangkan Kas untuk acara perjuangan lainnya ?.


Analisa perbandingan antara satu type mesin dengan type mesin lain, juga dengan source (supplier) yang berbeda-beda.

Cukup kas pun terkadang tidak cukup menciptakan kita tenang, kita masih harus menentukan menggunakan type mesin apa?, membeli dimana ? bagaimana dengan garansinya, bagaimana dengan sparepartnya?. Melihat harga mesin saja tidak lah cukup memadai, harus dianalisa lebih detail lagi :-)

Contoh Kasus :

Pada dikala akan melaksanakan pembelian masin, anda memperoleh 3 quotation dari 3 supplier ( Type X ditawarkan oleh PT. SUN, Type Y diatarkan oleh PT. SIN, dan type Z ditawarkan oleh PT. SAN) intinya fungsi mesin sama, hanya saja ada beberapa faktor lainnya yang berbeda. Perhatikan teladan dibawah :

Melihat data diatas, dengan gampang kita sanggup melihat bahwa yang paling competitive ialah mesin Type Y dari PT. SIN. Setelah dianalisis lebih detail, apakah benar type mesin Y dari PT SIN ialah pilihan sempurna ?.

Kita perhatikan analisa dibawah ini :

Pertama kita kapitalisasi ongkos angkut menjadi harga perolehan mesin, kemudian kita susutkan menggunakan metode Unit Production Output Method, dengan cara membagi Harga perolehan dengan Kapasitas mesin, Maka kita akan memperoleh Depreciation Cost. Ingat : Cost utama yang timbul akhir penggunaan aktiva tetap ialah depreciation cost.

Lalu kita tambahkan parameter analisa dengan memperhitungkan maintenance cost, yang kita masukkan ke dalam maintenance analysis ialah sparepart-sparepart utama saja, (yang harganya material), pada teladan diatas ada 3 suku cadang utama, kemudian masing2 kita susutkan, jangan lupa garansi harus kita masukkan terlebih dahulu, gres kita susutkan. Target kita ialah memperoleh perbandingan cost per unit production output. Perhatikan pada baris terakhir “ COST PER UNIT”, kini manakah yang paling layak untuk dibeli ? mesin type Z dari PT San !.

Selamat mencoba. Goodluck !.

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berafiliasi dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern didifinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan direksi) dan management secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi kedalam tiga kategori, yaitu :

a) Ke-efektif-an dan efisiensi operasional perusahaan
b) Pelaporan Keuangan yang handal
c) Kepatuhan terhadap mekanisme dan peraturan yang diberlakukan

Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut sanggup dicapai, yaitu dengan kondisi :

a) Direksi dan administrasi menerima pemahan akan arah pencapain tujuan perusahaan, dengan, mencakup pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumberdaya (asset) perusahaan.

b) Laporan Kuangan yang dipublikasikan ialah handal dan sanggup dipercaya, yang mencakup laporan segmen maupun interim.

c) Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah taati dan dipatuhi dengan semestinya.


Struktur Pengendalian Intern

Sruktur pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu :

(1). Lingkungan Pengendalian
Merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum sanggup memperlihatkan pola disiplin. Meliputi : Integritas, Nilai Etika, Kompetensi personil perusahaan, Falsafah Manajemen dan gaya operasional, cara manajmene di dalam mendelegasikan kiprah dan tanggung jawab, mengatur dan membuatkan personil, serta, isyarat yang diberikan oleh dewan direksi.

(2). Penilaian Resiko
Identifikasi dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu mengenai penentuan “bagaimana resiko dinilai untuk kemudian dikelola”. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi resiko baik internal maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melaksanakan penilain resiko, tujuan atau sasaran hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya.

(3). Aktivitas Pengendalian
Kebijakan dan mekanisme yang sanggup membantu mengarahkan administrasi hendaknya dilaksanakan. Aktivitas pengendalian hendaknya dilaksanakan dengan menembus semua level dan semua fungsi yang ada di perusahaan. Meliputi : aktifitas-aktifitas persetujuan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, inspeksi atas kinerja operasional, keamanan sumberdaya (aset), pemisahan kiprah dan tanggung jawab.

(4). Informasi dan Komunikasi
Menampung kebutuhan perusahaan di dalam mengidentifikasi, mengambil, dan mengkomukasikan informasi-informasi kepada pihak yang sempurna semoga mereka bisa melaksanakan tanggung jawab mereka. Di dalam perusahaan (organisasi), Sistem warta merupakan kunci dari komponen pengendalian ini. Informasi internal maupun tragedi eksternal, aktifitas, dan kondisi maupun prasyarat hendaknya dikomunikasikan semoga administrasi memperoleh warta mengenai keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil, dan untuk tujuan pelaporan eksternal.

(5). Pengawasan
Pengendalian intern seharusnya diawasi oleh administrasi dan personil di dalam perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit di dalam perusahaan (organisasi), juga dipandang sebagai pengawasan ibarat aktifitas umum administrasi dan kegiatan supervise. Adalah penting bahwa defisiensi pengendalian intern hendaknya dilaporkan ke atas. Dan pemborosan yang serius seharusnya dilaporkan kepada administrasi puncak dan dewan direksi.


Kelima komponen ini terkait satu dengan yang lainnya, sehingga sanggup memperlihatkan kinerja sistem yang terintegrasi yang sanggup merespon perubahan kondisi secara dinamis. Sistem Pengendalian Internal terjalin dengan aktifitas opersional perusahaan, dana akan lebih efektif apabila pengendalian dibangun ke dalam infrastruktur perusahaan, untuk kemudian menjadi potongan yang paling esensial dari perusahaan (organisasi).

Istilah-istilah penting dalam Pengendalian Intern

Kondisi Terlaporkan (Reportable Condition)
Istilah lainnya ialah Defisiensi Signifikan, kedua istilah ini dipergunakan dalam mendefinisikan suatu kondisi yang defisiensi secara signifikan di dalam rancangan atau operasional atas pengendalian intern yang mensugesti kemampuan perusahaan dalam melaksanakan pencatatan, proses, mengkompilasi dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi administrasi di dalam laporan keuangan perusahaan. Defisiensi signifikan yang luas sanggup menjadikan Kelemahan Material (Material Weakness).

Kelemahan Material (Material Weakness)
Didefinisikan sebagai kondisi yang terlaporkan dimana rancangan atau opersional dari salah satu atau lebih pengendalian intern-nya tidak bisa mengurangi atau menurunkan suatu resiko ringan atau salah penyajian yang disebabkan oleh kesalahan atau penggelapan yang jumlahnya relatif material kaitannya dengan laporan keuangan yang kalau di audit akan sanggup ditemukan, akan tetapi tidak terdeteksi dalam periode yang sama oleh pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan secara normal.

Kompensasi Pengendalian (Compensating Control)
Ada beberapa perusahaan yang lantaran skala usahanya memang termasuk kecil, menjadikan perusahaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengendalian intern yang sederhana sekalipun (misalnya : pemisihan kiprah atau fungsi). Adalah penting bagi administrasi untuk melaksanakan kompensasi terhadap potongan yang pengendaliannnya lemah atau tidak sanggup berjalan untuk suatu kurun waktu tertentu. Dalam hal internal administrasi telah melaksanakan kompensasi untuk menutupi kelemahan pengendalian tersebut, internal auditor seharusnya tidak melaporkan kelemahan tersebut sebagai material weakness, bahkan reportable condition sekalipun, hendaknya diubahsuaikan dengan sekala perusahaan.


Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern

Penting untuk dipahami bahwa : Sistem Pengendalian Intern yang efektif TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN ABSOLUT akan tercapainya tujuan perusahaan. Secara sederhananya sanggup dikatakan bahwa SITEM PENGENDALIAN YANG HANDAL TIDAK BISA MENGUBAH MANAJER YANG BURUK MENJADI BAGUS. Akan tetapi Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif sanggup memperlihatkan warta yang sempurna bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang sempurna untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG EFEKTIF BUKAN MERUPAKAN JAMINAN AKAN KESUKSESAN BAHKAN KELANGSUNGAN HIDUP PERUSAHAAN SEKALIPUN.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN BERFUNGSI SEBAGAI PENGATUR SUMBERDAYA YANG TELAH ADA UNTUK DAPAT DIFUNGSIKAN SECARA MAKSIMAL GUNA MEMPEROLEH PENGEMBALIAN (GAINS) YANG MAKSIMAL PULA dengan pendekatan perancangan yang memakai ASAS COST-BENEFIT.

Suatu sistem handal macam apapun selalu mempunyai celah kelemahan. SISTEM PENGENDALIAN INTERN pun bisa dimanfaatkan oleh personil tertentu untuk kepentingan pribadinya dengan mengeksploitasi kelemahannya.


Pihak-pihak Yang Bertanggungjawab Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Semua pihak di dalam perusahaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern. Namun demikian, secara struktural pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat pribadi dalam perancangan dan pengawasan Sistem Pengendalian Intern mencakup :

Chief Executive Officer (CEO)
Chief Financial Officer (CFO)
Controller / Director Of Accounting & Financial
Internal Audit Comitee


Catatan :

Jika tidak ada hambatan, saya akan menciptakan satu contoh MODEL RANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN yang mudah-mudahan bisa dijadikan contoh dalam penyusunan Sistem Pengendalian Intern maupun perancangan alat ujinya. Tetapi ini butuh waktu, mungkin sedikit agak lama.

Ini yakni pola kasus PPh Pasal 21 yang paling umum terjadi di perusahaan-perusahaan.

Kasus : Pegawai Tetap dengan Tunjangan Asuransi dan Pensiun

Hendry, status sudah menikah dengan 2 orang anak, bekerja pada PT. Royal Bali Cemerlang, memperoleh Gaji Pokok Rp 10,000,000 setiap bulannya. PT. Royal Bali Cemerlang mengikut sertakan Hendry masuk asuransi (JAMSOSTEK), untuk itu PT. Royal Bali Cemerlang membayar :
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) = 3.7% dari Gaji Pokok
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) = 0.5% dari Gaji Pokok
Premi Jaminan Kematian (JK) = 0.30% dari Gaji Pokok

Sedangkan Hendry menanggung :
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) = 0.2% dari Gaji Pokok

PT. Royal Bali Cemerlang juga mengikut sertakan Hendry ke dalama program pensiun, untuk itu perusahaan membayar premi pension untuk Hendry sebesar Rp 150,000 setiap bulannya, sedangkan Hendry juga harus membayar Rp 100,000 setiap bulannya yang eksklusif di potongkan dari Gajinya.

Perhitungan PPh Pasal 21 nya

Pertama-tama buatlah perhitungan atas honor dan tunjangan-tunjangannya, sampai sanggup kita tentukan nilai Rupiah yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang ditanggung oleh Hendry. Maka akan kita peroleh perhitungan sebagai berikut :

Goodwill masuk ke dalam kolompok Aktiva Tetap Tak Berwujud (Intangible Asset), goodwill merupakan Aktiva Tetap Tak Berwujud yang paling tidak berwujud, dalam artian goodwill termasuk yang paling sulit diukur apalagi untuk dihitung. Di artikel ini akan dibahas mengenai Goodwill dari perolehan sampai amortisasi dan penghapusannya. Termasuk kontroversi peniadaan amortisasi goodwill oleh FASB & IAS semenjak 01 Januari 2005.

Dari sekian lama perjalanan sejarah (20 kala lebih), konsep mengenai goodwill mengalami perubahan demi perubahan. Di awal-awal, goodwill dianggap sebagai nilai lebih dari suatu perusahaan di mata customer-nya, belakangan konsep mengenai goodwill semakin berkembang, dimana banyak pelaku bisnis dan accountant menganggap bahwa goodwill merupakan hasil dari kemampuan perusahaan memperoleh laba dari investor.


Perolehan Goodwill

Dari perspektif akuntansi, goodwill hanya akan muncul pada buku apabila perusahaan membeli perusahaan lain, dimana perusahaan membayar lebih besar dari kekayaan bersih yang bisa diidentifikasi atas perusahaan yang dibelinya.


Pengukuran Goodwill

Bagaimana mengukur goodwill ? Begitu banyak metode yang dipakai dalam menentukan goodwill, dimana masing-masing metode masih mengalami pro dan kontra, yang pada alhasil membuat goodwill sungguh menjadi materi akuntansi yang sulit untuk dipahami. Saya tidak akan mengajak anda berpusing-pusing, atau membuat anda bingung. Artikel ini dimaksudkan untuk dapat mehamai akuntansi dengan cara yang mudah dan dapat diaplikasikan. Dengan pemahaman sederhana ini, anda yang tidak memiliki background accountingpun saya yakin pasti bisa memahaminya.

Berikut yaitu sebuah teladan sederhananya :

PT. Royal Bali Cemerlang, yaitu perusahaan exporter kerang mutiara. Karena meningkatknya order atas kerang mutiara, PT Royal Bali Cemerlang mengalami kesulitan supply, satu-satunya supplier kerang mutiara terbesar dari Jayapura, yaitu PT. Jarang Untung, secara terus menerus melaksanakan kenaikan harga atas supply-nya. Dominasi PT. Jarang Untung atas supply kerang mutiara menjadi kesulitan tersendiri bagi PT. Royal Bali. Berdasarkan hasil rapat pemegang saham tanggal 31 Januari 2007 PT. Royal Bali Cemerlang memutuskan untuk membeli PT. Jarang Untung seharga Rp 6,000,000 secara tunai. Sebelum pembelian dilakukan neraca masing-masing perusahaan yaitu sebagai berikut :

Pertanyaan-nya :

(-) Apakah ada goodwill yang bisa diakui ?
(-) Jika ada berapa besarnya goodwill ?
(-) Bagaimana menjurnalnya ?


Mulai dengan mentukan kekayaan bersihnya (net asset) dengan persamaan :

Net Asset = Total Asset – Liability

Net Asset = 6,750,000 – 1,000,000

Net Asset = 5,750,000

Merujuk batasan pengesahan atas goodwill diatas, dimana goodwill merupakan selisih antara Harga beli dengan Nilai kekayaan bersih (net asset) yang dapat diidentifikasi atas perusahaan yang dibeli, maka besarnya goodwill dapat kita tentukan :

Goodwill = Harga Beli – Net Asset
Goodwill = 6,000,000 – 5,750,000
Goodwill = 250,000

Dicatat dengan jurnal :

Tips : Bagi perusahaan yang mengakui adanya goodwill, sebaiknya melaksanakan pengujian atas nilai goodwill secara terpola tentunya melalui appraisal independent, sehingga dapat diketahui nilai yang appropriate atas goodwill yang sudah diakui. Hal ini penting, mengingat goodwill yang kita akui nilainya sungguh sulit untuk kita identifikasi, sungguh-sungguh abstract. Writte Kita berkaca dari kasus merger AOL dengan Times Warner, mereka terpaksa harus mengkui bahwa Goodwill yang dibayar oleh para investornya terlalu tinggi, sehingga AOL-Time Warner dengan terpaksa harus melaukan Write-off atas Goodwill-nya. Tentu permasalahannya tidak sesederhana jurnal peniadaan goodwill itu sendiri, melainkan problem pengambilan keputusan merger yang kurang akurat, dan kredibilitas organisasi yang diragukan accuracy-nya.


Goodwill Negatif

Negative Goodwill yaitu lawan dari Goodwill, entah kenapa ini lebih dikenal sebagai goodwill negative dibandingkan dengan BADWILL. Goodwill negative terjadi apabila suatu perusahaan dibeli oleh perusahaan lain lebih rendah dari net asset-nya. Dengan teladan perhitungan dan pengesahan goodwill di atas, saya yakin anda sudah bisa menghitung goodwill negative. Therefore, saya tidak perlu membahasnya lagi.


Amortisasi Goodwill Tidak Diijinkan Lagi

Sejak tahun 1970-an, bahwasanya amortisasi goodwill yaitu sebuah kontroversi, antara dihapuskan dengan tidak dihapuskan. Pada tanggal 01 Januari 2005, FASB mengeluarkan konsesi untuk tidak memperkenaankan melaksanakan amortisasi atas goodwill. Amortisasi Goodwill juga dilarang oleh International Accounting Standard (IAS). Goodwill hanya boleh diperlakukan dengan pendekatan Impairment.

Mengenai Goodwill negative maupun Impairment, mungkin next time kita bahas juga, tetapi tergantung banyak sedikitnya peminat saja. Dari hasil analisa google analytic, sejauh ini saya jarang melihat ada search quiries mengenai Impairment Goodwill, tetapi kalau ada yang berminat, silahkan e-mail saya.

Berbeda dengan kasus sebelumnya (Perhitungan & Jurnal PPh Pasal 21 - Tunjangan Asuransi) dimana karyawan bekerja semenjak awal tahun pajak, pada kasus kali ini akan dibahas apabila karyawan bekerja mulai pada pertengahan atau sehabis awal tahun pajak berlangsung.

Kasus : Pegawai Tetap dengan Tunjangan Asuransi, Pensiun dan Mulai Bekerja Setelah Tahun Pajak Berjalan

Hendry, status sudah menikah dengan 2 orang anak, bekerja pada PT. Royal Bali Cemerlang sejak tanggal 01 September 2007, memperoleh Gaji Pokok Rp 10,000,000 setiap bulannya. PT. Royal Bali Cemerlang mengikut sertakan Hendry masuk asuransi (JAMSOSTEK), untuk itu PT. Royal Bali Cemerlang membayar :
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) = 3.7% dari Gaji Pokok
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) = 0.5% dari Gaji Pokok
Premi Jaminan Kematian (JK) = 0.30% dari Gaji Pokok

Sedangkan Hendry menanggung :
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) = 0.2% dari Gaji Pokok

PT. Royal Bali Cemerlang juga mengikut sertakan Hendry ke dalama program pensiun, untuk itu perusahaan membayar premi pensiun untuk Hendry sebesar Rp 150,000 setiap bulannya, sedangkan Hendry juga harus membayar Rp 100,000 setiap bulannya yang eksklusif di potongkan dari Gajinya.

Perhitungan PPh Pasal 21 nya

Seperti pada kasus biasa (karyawan bejerja penuh sari awal sampe simpulan tahun pajak), pertama-tama kita buat perhitungan atas honor dan tunjangan-tunjangannya terlebih dahulu, sampai sanggup kita tentukan nilai Rupiah yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang ditanggung oleh Hendry. Maka akan kita peroleh perhitungan sebagai berikut :

Topik yang diangkat kali ini yakni mengenai sistem penyerahan, termin pembayaran dan akuntansinya. Hal-hal yang dibahas disini antara lain : Jenis-jenis sistem penyerahan, termin pembayaran, tanggal jatuh tempo dan implikasinya terhadap pengesahan penjualan maupun pembelian, serta hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Dan ibarat biasa disertai ilustrasi kasus untuk mempermudah pemahaman dan merangsang budi berpikir atas suatu kasus transaksi.

Jika di blog lain yang lebih sering dibahas yakni mixing antara akuntansi dan pajak, di sini, tidak akuntansi dan pajak melulu. Artikel ini akan memadukan antara “Accounting dan Perdagangan”.

Deangan artikel ini saya berharap, anda mampu :

(1). Memahami jenis-jenis sistem penyerahan, dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban sebagai pembeli maupun penjual.
(2). Bisa menumbuhkan budi dasar di dalam mehamai suatu transaksi penjualan maupun pembelian.
(3). Bisa mendeterminasi ketika (tanggal) pengesahan atas transaksi penjualan maupun pembelian.
(4). Bisa mendeterminasi tanggal jatuh tempo dengan melihat sistem penyerahan dan termin pembayarannya.

Jika ketika ini anda masih berposisi sebagai staff pelaksana di bagaian accounting maupun keuangan, mungkin yang anda butuhkan hanya sebatas mampu mendeterminasi ketika (tanggal) pengesahan atas transaksi penjualan atau pembelian.

Okay….. sebagai ilustrasi saya ada 2 pola kasus yang berbeda :

Basic Case :

Jika kasusunya PT. A berkedudukan di Jakarta, membeli barang dari PT B yang berkedudukan di Surabaya dengan sistem penyerahan Franco Gudang penjual. Barang dikirimkan dari PT B pada tanggal 04 februari 2008, tanggal berapa seharusnya PT B mengakuinya sebagai penjualan, dan tanggal berapa PT A seharusnya mengakuinya sebagai pembelian ?.

Hmm…mungkin sebagian besar dari anda dengan mudah mampu menjawabnya……

Tetapi, coba kita bandingkan dengan kasus yang berikut ini….

Advance Case :

PT. A di Jakarta mengimport buah apel segar dari Australia sebanyak 1 container berukuran 40 feet, tanggal invoice yakni 01 Januari 2008, tanggal PEB yakni tanggal 05 Januari 2008, tanggal fiat muat yakni tanggal 10 Januari 2008, tanggal Bill of Lading yakni tanggal 12 Januari 2008, diperkirakan barang akan tiba di tanjung priok tanggal 22 Januari 2008, barang keluar dari custom tanggal 25 januari 2008, tiba digudang PT. A tanggal 26 Januari 2008. Tetapi alasannya gelombang pasang, barang gres tiba di di Tanjung periok tanggal 29 Januari dan tiba digudang PT. A gres pada tanggal 03 february 2008.

Sedangkan termin pembayaran yakni 10 hari, kalau pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo maka penjual akan menunjukkan discount 5%, setiap satu hari keterlambatan atas pembayaran akan didenda 0.01%.

Jika PT. A gres mentransfer pembayaran pada tanggal 14 Februari 2008 (tanggal slip transfer), uang gres diterima oleh penjual pada tanggal 19 februari 2008. Apakah PT A akan mendapat discount? Atau harus membayar bunga ?.

Oh iya, setelah buah apel dikeluarkan dari petinya, 15% dari keseluruhan buah sudah dalam keadaan berjamur (kelamaan dilaut). Apakah PT. A harus membayar penuh atau proportional sesuai dengan prosentase barang yang bagus saja ?.

Bagaimana anda akan membela kepentingan perusahaan dimana anda bekerja ?, usaha-usaha apa yang akan anda lakukan untuk mencegah perusahaan dari potensi lost ibarat ini? apakah cukup hanya mencatat dan mengakui penjualan atau pembelian saja ?. Pastinya tidak. Identifikasi potensi masalahnya, cegah sebelum terjadi, kalau tidak mampu dihindari, bagaimana anda akan melaksanakan advokasi ?.

Jika nanti anda sudah menjadi decision maker & policy maker di accounting maupun keuangan (mudah-mudahan, amin !). Memahami dan menguasai model-model issue ibarat ini yakni vital.

Tentu saja artikel ini tidak ditujukan khusus hanya untuk mereka-mereka yang bergelut di dalam jenis usaha export-import saja, atau jenis usaha dagang saja. No !.

Perlu diketahui, bahwa dibidang apapun itu, jenis usaha apapun itu, asalkan ada transaksi maka akan ada penyerahan atau penerimaan, entah itu penyerahan barang, jasa, bahkan royalty sekalipun, dan setiap transaksi pasti mengandung aspek commercial (dagang), aspek manajemen (accounting) dan aspek hukumnya (legal), yang minimal harus anda ketahui basic-nya, sukur-sukur kalau mampu mendalaminya.

Jenis-jenis Sistem Penyerahan dan Aspeknya

Ada 5 macam jenis sistem penyerahan yang biasa dipakai di dalam perdagangan, baik perdagangan lokal, antar pulau, maupun export-import, antara lain :

a. Franco Gudang Penjual

Hak dan Kewajiban (Legal)
Penjual berkewajiban menyerahkan barang nya kepada pihak pembeli di gudang penjual. Artinya, segala resiko yang timbul atas barang tersebut setelah keluar dari gudang penjual yakni menjadi tanggungan pihak pembeli. Dengan kata lain, kepemilikan barang sudah berpindah ketangan pembeli ketika barang tersebut dikeluarkan dari gudang penjual.

Aspek Komersial (Trade)
Segala biaya yang timbul setelah barang keluar dari gudang penjual yakni beban pembeli (misalnya : biaya angkat/muat, biaya angkut, biaya asuransi kalau dilengkapi denga asuransi, biaya bongkar, dan lain-lainnya).

Aspek Akuntansinya (Admin)
Dengan sistem penyerahan ini, di buku penjual, penjualan diakui pada ketika barang dikeluarkan dari gudang, demikian halnya di buku pembeli, pembelian dicatat sesuai dengan tanggal surat jalan. Biaya angkat, biaya angkut, biaya asuransi, biaya bongkar menjadi elemen harga pokok dalam Laporan Laba/Rugi pihak pembeli.


b. Free On Board (FOB)

Hak dan kewajiban (Legal)
Penjual berkewajiban menyerahkan barangnya di dek kapal (jika pakai laut) atau truck (jika pakai angkutan darat) atau kabin pesawat cargo (jika memakai angkutan udara). Segala resiko yang timbul setelah barang tersebut dimuat, yakni tanggung jawab pembeli. Sedangkan resiko yang timbul sebelumnya masih menjadi kewajiban penjual. Kepemilikan barang beralih ke tangan pembeli pada ketika barang tersebut di muat.

Aspek Komersial (Trade)
Segala biaya yang timbul semenjak barang diserahkan di atas alat pengangkutan menjadi tanggungan pembeli, sedangkan biaya-biaya yang timbul sebelumnya yakni tanggungan pihak penjual..

Aspek Akuntansinya (Admin)
Penjual mencacat penjualan (dan pembeli mencatatnya sebagai pembelian) pada ketika barang tersebut dimuat (sesuai dengan tanggal muat).
(-) Jika barang dipindahkan melalui jalan darat, maka yang dijadikan patokan tanggal pencatatan yakni tanggal serah terima barang antara penjual dan penyedia transportasi (expedisi/courier) dalam hal ini yakni tanggal resi pengangkutan.
(-) Dalam hal barang dipindahkan melalui jalan udara, maka yang dijadikan tanggal pengesahan penjualan maupun pembelian yakni tanggal Air Way Bill, kalau memakai master dan haus AWB, maka yang dijadikan patokan yakni tanggal master airwaybill.
(-) Jika barang dipindahkan melalui jalan laut, maka yang dijadikan tanggal pengesahan penjualan maupun pembelian yakni tanggal Bill Of Lading (B/L), kalau memakai master dan haus B/L, maka yang dijadikan patokan yakni master B/L.


c. Cost and Freight (C&F)

Hak dan kewajiban (Legal)
Penjual berkewajiban menyerahkan barang sampai tiba di pelabuhan tujuan (pelabuhan yang disepakati). Kepemilikan barang berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli pada ketika barang tiba dipelabuhan yang disepakati (pelabuhan pembeli). Segala resiko yang timbul sampai barang tiba dipelabuhan pembeli yakni tanggung jawab penjual.

Aspek Komersial (Trade)
Penjual menanggung segala biaya yang timbul sampai barang tiba di pelabuhan pembeli atau pelabuhan yang disepakati. Sedangkan biaya yang timbul dari bongkar muatan di pelabuhan, custom clearance, ground handling, trucking (jika ada) menjadi beban pembeli.
Catatan : Khusus beban asuransi (jika ada), masih menjadi tanggungan pihak pembeli.

Aspek Akuntansinya (Admin)
Sedikit sulit mencari reference document (rujukan dokumen?) untuk menentukan tanggal pengesahan atas penjualan dan pembelian. common-nya, pembelian maupun penjualan diakui pada ketika kapal (pesawat) tiba di pelabuhan tujuan. Yang paling ideal yakni tanggal custom clearance, alasannya time windows antara kapal tiba dengan custom clearance biasanya relative singkat. Biaya angkat, biaya angkut (freight) akan diakui sebagai harga pokok di dalam Laporan Laba/Rugi perusahaan penjual. Sedangkan biaya asuransi, biaya clearance, ground handling, dan trucking dari pelabuhan sampai barang di un-load di gudang pembeli diakui sebagai harga pokok oleh perusahaan pembeli.


d. Cost, Insurance & Freight (CIF)

Untuk CIF, ulasan aspek legal, komersial maupun akuntansinya sama ibarat pada sistem penyerahan C&F. Yang berbeda hanya di asuransinya. Dalam CIF, pihak penjual WAJIB menyertakan “asuransi perjalanan” atas barang dagangannya. Sehingga di buku penjual, asuransi PASTI ADA di dalam laporan laba ruginya.


e. Franco Gudang Pembeli

Hak dan kewajiban (Legal)
Penjual berkewajiban menyerahkan barangnya di gudang pembeli. Pindah tangan kepemilikan atas barang terjadi di gudang pembeli. Segala resiko yang mungkin terjadi sampai barang tersebut dibongkar di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pihak penjual.

Aspek Komersial (Trade)
Segala biaya yang timbul sampai barang tersebut dibongkar digudang pembeli yakni beban pihak penjual.

Aspek Akuntansinya (Admin)
Penjualan maupun pembelian diakui pada tanggal penyerahan barang. Pada Buku perusahaan pembeli, tidak ada transportation cost atau yang terkait, besarnya nilai pembelian hanya sebesar nilai barangnya (plus PPn tentunya kalau pembelian dalam negeri). Sedangkan di buku penjual, semua pengeluaran yang membawa barang tersebut sampai tiba di gudang pembeli


Sistem Penyerahan, Termin Pembayaran dan Implikasinya Terhadap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Dalam suatu transaksi, pindahnya hak kepemilikan barang/jasa biasanya didahauli/disertai/diikuti oleh penyerahan kompensasi (pembayaran) yang dalam hukum dagang disebut dengan “wan prestasi”, dan TERMIN PEMBAYARAN menjadi hal yang penting dan strategis. Jenis penyerahan apapun itu tidak akan berimplikasi terhadap termin pembayaran kalau pembayaran dilakukan di depan (advance payment). Tetapi akan menjadi soal apabila pembayaran tidak dilakukan di depan, antara lain : COD (Cash on delivery), Credit (1 minggu, 10 hari, 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari dan lain sebagainya).

Main Question : “What is the due date?” kapan jatuh temponya ?

Antara sistem penyerahan dan due date suatu transaksi jual-beli sangat bersahabat kaitannya. Due date dihitung mulai dari ketika penyerahan barang, sedangkan ketika penyerahan barang tergantung dari sistem penyerahannya.

Misalnya :

Jika sistem penyerahannya yakni FOB, maka due date dihitung dari ketika barang berada di dek truck, kapal atau pesawat (silahkan baca kembali jenis-jenis penyerahan).

(-). Jika termin pembayaran yakni COD (Cash on Delivery), maka biasanya si penjual mengirimkan bukti penyerahan barang ke truck/kapal/pesawat kepada pihak pembeli (by faximile or e-mail) dan pihak pembeli sudah harus mengirimkan pembayaran (wire or else) pada ketika bukti penyerahan diterima.

(-). Jika termin pembayaran yakni credit 30 hari, maka tanggal jatuh tempo yakni 30 hari setelah tanggal barang dimuat.

Demikian seterusnya.

Kembali kepada pola kasus di awal pembahasan, kalau anda benar-benar mengikuti pembahasan ini dengan baik, saya yakin anda mampu memecahkannya. Jika tidak, silahkan tulis komentar, pertanyaan, pendapat, atau apapun terkait dengan artikel ini.

Seperti biasa di setiap artikel saya selalu menunjukkan tips.

Tips :

Bagi anda yang berposisi sebagai : Cahier, Clerk, AP/AR Custodian, Bookkeeper, Chief Accounting, Accounting Manager :

Atas sebuah transaksi pembelian maupun penjualan, tidak cukup hanya memperhatikan tanggal dan nilai transaksi saja, memperhatikan juga :
(-) Sistem Penyerahan
(-) Termin pembayaran
(-) Taxable atau tidak


Bagi anda yang berada di posisi Purchasing & Sales (Staff/Supervisor/Manager) :

Sistem dan termin pembayaran yakni pertimbangan utama anda dalam menilai PRICE QUOTATION dan SALES/PURCHASE.
Guys….”Cheaper/Higher price is not always the king. Quality is the king”, Quality means :
(-) Quality of the merchandize (service) itself
(-) Quality of the delivery’s mode (it should be on time base on the term)
(-) Quality of the payment term
(-) Quality of service after sale (pelayanan purna jual ?

Goodluck everyone !

Pada masalah PPh Pasal 21 kali ini, yang dibahas ialah perhitungan dan jurnal akuntansi PPh Pasal 21 dimana karyawan memperoleh Tunjangan Pajak atau memperoleh subsidi pajak.

Apa bedanya derma PPh Pasal 21 dengan Subsidi PPh Pasal 21 ? dan apa pengaruhnya terhadap PPh Badan ?.

Kita pribadi ke kasus-nya......


Kasus : PPh Pasal 21 dengan Tunjangan PPh Pasal 21 dan Subsidi PPh Pasal 21

Hendry, status sudah menikah dengan 2 orang anak, bekerja pada PT. Royal Bali Cemerlang, memperoleh Gaji Pokok Rp 10,000,000 setiap bulannya. PT. Royal Bali Cemerlang mengikut sertakan Hendry masuk asuransi (JAMSOSTEK), untuk itu PT. Royal Bali Cemerlang membayar :
Premi Jaminan Hari Tua (JHT) = 3.7% dari Gaji Pokok
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) = 0.5% dari Gaji Pokok
Premi Jaminan Kematian (JK) = 0.30% dari Gaji Pokok
Sedangkan Hendry menanggung :
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) = 0.2% dari Gaji Pokok

PT. Royal Bali Cemerlang juga mengikut sertakan Hendry ke dalama program pensiun, untuk itu perusahaan membayar premi pensiun untuk Hendry sebesar Rp 150,000 setiap bulannya, sedangkan Hendry juga harus membayar Rp 100,000 setiap bulannya yang pribadi di potongkan dari Gajinya.


Hendry memperoleh Tunjangan PPh Pasal 21 dari PT. Royal Bali Cemerlang sebesar Rp 250,000,- setiap bulannya !


Perhitungan PPh Pasal 21 nya (Dengan Tunjangan PPh Pasal 21)

Sama ibarat kasus-kasus lainnya, tetap kita menciptakan perhitungan honor dan tunjangan-tunjangannya, sampai sanggup kita tentukan nilai Rupiah yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang ditanggung oleh Hendry. Maka akan kita peroleh perhitungan sebagai berikut :

"Tunjangan Pajak" berwarna biru ditambahkan pada kelompok tunjangan, sehingga total derma yang dibayarkan oleh perusahan menjadi Rp 850,000,- (yaitu : 600,000 + 250,000).

Tunjangan Pajak sebesar Rp 250,000,- menjadi faktor penambah pengahsilan bruto karyawan, artinya : Tunjangan PPh Pasal 21 merupakan obyek pajak PPh Pasal 21 itu sendiri. Dengan kata lain "Tunjangan PPh Pasal 21 ialah kena pajak". Selanjutnya, untuk memilih besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong pada honor yang diterima karyawan, maka PPh Pasal 21 sebulan dikurangi dengan Tunjangan Pajak, dalam pola masalah ini Rp 965,800 - Rp 250,000,- sehingga besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong pada honor karyawan ialah sebesar Rp 715,800,-. Sedangkan selisihnya dibayar oleh perusahaan (sebagai Tunjangan).

Perhatikan Jurnal dan Buku Besar di atas : Tunjang Pajak diakui sebagai "Biaya Tunjangan Pajak". artinya : Baik pada Laporan Komersial maupun pada Laporan Fiskal, Tunjangan PPh pasal 21 sanggup diakui sebagai beban, yang nanti pada "Laporan Laba Rugi Fiskal" untuk PPh tubuh akan menjadi faktor pengurang "Laba", dan akan mengurangi "Penghasilan Kena Pajak" Perusahaan.

Jika diperlakukan sebagai "subsidi", maka angka sebesar Rp 250,000,- (Tunjangan Pajak di atas) tidak di ikut sertakan di dalam perhitungan PPh Pasal 21-nya. Dalam masalah ini (disubsidi), besarnya PPh pasal 21 yang dipotongkan pada Gaji karyawan ialah : PPh Pasal 21 bulan ini [dikurangi] Subsidi.

Pada laporan komersial perusahaan, subsidi tersebut tetap dibebankan sebagai biaya yang akan mengurangi net earning perusahaan, akan tetapi pada laporan fiskal subsidi tersebut tidak diakui sebagai beban, melinkan dianggap sebagai natura (kenikmatan) yang diperoleh oleh kkaryawan. artinya : Subsidi tersebut dilarang diakui sebagai beban (biaya), sehingga pada laporan PPh Pasal 29 nya, Subsidi pajak merupakan koreksi fiskal positif yang akan menambah PPh Pasal 29 terhutangnya.

Setelah Artikel “Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 21”, “Gaji”, dan “Upah” di posting, hingga ketika ini masih banyak pertanyaan disekitar perkara PPh Pasal 21. Mulai dari teladan perhitungannya yang kurang lengkap hingga ke screen capture yang terlalu kecil hingga susah dibaca . Saya concern terhadap setiap issue yang muncul, dan saya merasa perlu untuk menulis kembali mengenai PPh Pasal 21.

-baca-]
Kasus -2 : Perhitungan & Jurnal PPh 21 – Tengah Tahun Pajak [-baca-]
Kasus -3 : Perhitungan & Jurnal PPh 21 – Subsidi & Tunjangan [-baca-]
Kasus -4 : Perhitungan & Jurnal PPh 21 – Bonus/THR [-baca-]