Materi Akuntansi Perusahaan

Ini lanjutan dari PSAK 60 berikut gudang akuntansi kembali menyajikan PSAK 61 dan seterusnya agar bermanfaat.
PSAK 61 : Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
PSAK 61 ditetapkan oleh DSAK IAI pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan  IAI 20  Accounting For Government Grants And Disclosure Of Government Assitance sampai dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 62 : Kontrak Asuransi
PSAK 62 ditetapkan oleh DSAK IAI pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan  IFRS 4 Insurance Contracts hingga dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 63 : Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi
PSAK 63 ditetapkan oleh DSAK IAI pada tahun 2011 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan  IAS 29  Financial Reporting In Hyperinflationary Econimies  hingga dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 64 : Explorasi Dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
PSAK 64 ditetapkan oleh DSAK IAI pada tahun 2011 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan  IFRS 6 Expolaration For And Evaluation Of Mineral Resources sampai dengan tanggal 1 januari 2014.

PSAK

PSAK 65 : Laporana Keuangan Konsilidasi
PSAK 65 ditetapkan oleh DSAK IAI pada tahun 2013 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan  IFRS 10 Consilidated Financial Statements sampai dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 66 : Pengaturan Bersama
PSAK 66 ditetapkan oleh DSAK IAI pada tahun 2013 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan  IFRS 11 Joint Arrangemets hingga dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 67 : Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain
PSAK 67 ditetapkan oleh DSAK IAI pada tahun 2013 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan  IFRS 12 Disclosure Of Interests In Other Entites hingga dengan tanggal 1 januari 2014.

PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar
PSAK 68 ditetapkan oleh DSAK IAI pada tahun 2013 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan  IFRS 13 Fair Value Meansurement hingga dengan tanggal 1 januari 2014.

PSAK 107: Akuntansi Ijarah
PSAK 108 : Penyelesaiana Utang Piutang Murabaha
PSAK 109 : Akuntansi Zakat Infaq Sedakah
PSAK 111 : Akuntansi Asuransi Syaria
SAK ETAP

Sebelum nya gudang akuntansi telah menyajikan beberapa psak dan ini lajutan dari PSAK 15, agar bermanfaat.

PSAK 16 : Aset Tetap
PSAK 16Terakhir direvisi pada tahun 2011 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 16 Property Plant and Equipment hingga dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 18 : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
PSAK 18 Terakhir direvisi pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 26 Accounting and Reporting By Reteritment Benefit Plans hingga dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 19 : Aset Tidak Berwujud
PSAK 19 Terakhir direvisi pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 38 Itangibel Assets sampai dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 22 :Kombinasi Bisnis
PSAK 22 Terakhir direvisi pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IFRS 3 Businnis Combinations hingga dengan tanggal 1 januari 2014.

PSAK 23 : Pendapatan
PSAK 23 Terakhir direvisi pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan  IAS 18 Revenue hingga dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 24 : Imbalan Kerja
PSAK 24 Terakhir direvisi pada tahun 2013 dan telah diadaptasi denganpenyempurnaan  IAS 19 Employe Benefits hingga dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, Estimasi, Kesalahan
PSAK 25 Terakhir direvisi pada tahun 2009 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 8 Accounting Policies, Changes In Accouning Estimates And Errors hingga dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 26 : Biaya Pinjaman
PSAK 26 Terakhir direvisi pada tahun 2011 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 23 Borrowing Costs hingga dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 28 : Akuntansi Kontarak Asuransi Kerugian
PSAK 28 Terakhir direvisi pada tahun 2012, Di selaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 62 Kontrak Asuransi. PSAK 28 yakni salah satu PSAK yang masih berlaku ketika ini yang tidak di adopsi dari IFRS dan kemungkinan akan di cabut di masa depan.
PSAK 30 : Sewa
PSAK 30 Terakhir direvisi pada tahun 2011 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan  IAS 17 Leases hingga dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 34 : Kontrak Kontruksi
PSAK 34 Terakhir direvisi pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 11 Countruction Contracts hingga dengan tanggal 1 januari 2014.

Klik bacaan selanjutnya untuk ke PSAK 61 dan klik bacaan sebelumnya nntuk kembali ke PSAK 1.
SELANJUTNYA PSAK 61...             SEBELUMNYA PSAK 1..... 
Terimakasih agar bermanfaat.



Baca juga perihal : Pengertian PSAK, Kumpulan skripsi akuntansi, Pajak, Sejarah Akuntansi, Prinsip Akuntansi, laporan keuangan.

Hai apa kabar kali ini PSAK, mungkin dari beberapa kalian telah paham apa itu PSAK disini kami akan membagi apa yang dimaksud dengan psak dan berikut juga kami lampirkan juga PSAK-PSAK tersebut biar bermanfaat untuk rekan-rekan yang memerlukan.

PSAK yaitu PSAK) merupakan pedoman dalam melaksanakan praktek aakuntansi dimana dimana uraian materi didalamnya mencangkup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpul orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang bergabung dalam suatu forum yang dinamakan Ikatan Akuntansi Indonesia yang disingakt (IAI). Dengan kata lain , PSAK ialah buku pentunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi wacana cara atau pedoman wacana segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Berdasarkan klarifikasi diatas sanggup dipahami bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK mengacu pada penafsiran dan pikiran sehat teori-teori yang berlaku dalam hal praktek, pembutan laporan keuangan guna untuk memperoleh informasi wacana kondisi ekonomi.
Pemahman di atas menunjukkan citra bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi wacana laporan keuangan yaitu dimana laporan keuang yang bersifat suatu informasi atau bertujuan menunjukkan informasi yang salalu mengacu pada teori yang berlaku atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung.

PSAK

Hal ini mengakibatkan tidak menutup kemungkinan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sanggup mengalami perubahan penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan informasi ekonomi.

Dalam keseluruhan ulasan diatas sanggup PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari mekanisme akuntansi yang berisi peraturan wacana perlakuan, pencatatan , penyusunan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh forum IAI(Ikatan Akuntansi Indonesia) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati(konvensi) serta telah disahkan oleh forum atau institusi resmi.

Exposure draf Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berikut yaitu hasil penyesuaian dari International Financial Reporting Standard (IFRS) meskipun naskah ini belebal expousure draf tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan naskah finalnya sehingga sanggup dipakai untuk kepentingan akademik atau pembelajaran. Untuk kepentingan praktisi, kami tetap menyarankan untuk merujuk kenaskah final PSAK/ISAK.

PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
PSAK 1 Terakhir direvisi pada tahun 2013 dan telah diadaptasi dengan amandemen IAS 1 Presentation Of Financial Statements hingga dengan tanggal 1 januari 2014.
PSAK 2 : Laporan Arus Kas
PSAK 2 Terakhir direvisi pada tahun 2009 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 7 Statement Of Cash Flows samapai dengan tanggal 1 januari 2014. 
PSAK 3 : Laporan Keuangan Interim
PSAK 3 Terakhir direvisi pada tahun 2013 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 34 Interim Financial Reporting hingga dengan tanggal 1 januari 2014. 
PSAK 4 : Laporan Keuangan Tersendiri
PSAK 3 Terakhir direvisi pada tahun 2013 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 27 oleh IASB PSAK 4 hanya meliputi laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan konsulidasi diatur dalam standar akuntansi terpisah, yaitu PSAK6.
PSAK 5 : Laporan Keuangan Interim
PSAK 5 Terakhir direvisi pada tahun 2009 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IFRS 8 Oprating Sagments sampai dengan tanggal 1 januari 2014. 
PSAK 7 : Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
PSAK 7 Terakhir direvisi pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 24 Related Party Disclosures sampai dengan tanggal 1 januari 2014. 
PSAK 8 : Peristiwa Setelah Priode Pelaporan
PSAK 8 Terakhir direvisi pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 10 Events After The Reporting Priode hingga dengan tanggal 1 januari 2014. 
PSAK 10 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
PSAK 10 Terakhir direvisi pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 21  The Effects Of Changes in Foreing Exchange Rates sampai dengan tanggal 1 januari 2014. 
PSAK 13 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
PSAK 13 Terakhir direvisi pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 21  The Effects Of Changes in Foreing Exchange Rates hingga dengan tanggal 1 januari 2014. 
PSAK 14 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
PSAK 14 Terakhir direvisi pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 21  The Effects Of Changes in Foreing Exchange Rates hingga dengan tanggal 1 januari 2014. 
PSAK 15 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
PSAK 15 Terakhir direvisi pada tahun 2010 dan telah diadaptasi dengan penyempurnaan IAS 21  The Effects Of Changes in Foreing Exchange Rates hingga dengan tanggal 1 januari 2014.

Author’s Notes :

Karena blog ini tidak berkonsenstrasi pada topic dan problem perpajakan saja,
maka dalam artikel ini tidak akan dibahas atau diberikan pola satu persatu
untuk semua kasus dan keadaan sehubungan dengan perpajakan.

Akan tetapi, mengingat Taxation merupakan salah satu aspek penting dalam praktek accounting dan finance, saya pikir perlu juga disajikan artikel maupun tips yang terkait dengan problem perpajakan. Diusahakan untuk menawarkan petunjuk yang benar, jelas, up to date dan mewakili praktek umum yang terjadi di dalam perusahaan.

Jika anda perhatikan screen shoot, anda akan menemukan : Sisi kiri (Perhitungan PPh Pasal 21 -nya) dan Sisi kanan ( Jurnal PPh Pasal 21 di buku Perusahaan ).



















Dalam artikel ini, khusus akan membahas tentang
PPh Pasal 21 di lingkungan perusahaan (Corporate).

Untuk mampu menawarkan gambaran yang jelas, pada sub-penialian atau penghitungan, akan pribadi ke pola perhitungannya. Perhatikan 2 screen shoot.

Dasar Hukum PPh Pasal 21

1). ndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ihwal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);



2).Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ihwal Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3).Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137/PMK.03/2005 ihwal Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, telah ditetapkan adaptasi besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku semenjak 1 Januari 2006;



4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK.03/2005 ihwal Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, telah ditetapkan bab penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, yang berlaku semenjak 1 Januari 2006;

5).Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 ihwal Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;

6).Untuk lebih lengkapnya bias ditemukan di situsnya Dirjen Pajak


Perlakuan Akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Dua screen shoot ini menunjukkan cara perhitungan dan jurnal PPh Pasal 21 :

*) Ditanggung oleh Pegawai itu sendiri (Perhatikan screen shoot di atas)

*) Ditanggung oleh Perushaan (Perhatikan screen shoot dibawah)

Catatan : Perhatikan goresan pena warna biru di screen shoot disisi kanan, disebut : "Tunjangan Pajak : Koreksi (+)" maksudnya : atas pajak yang ditanggung oleh perusahaan, boleh dibebankan sebagai biaya pada "LAPORAN KOMERSIAL" perusahaan, TETAPI pada "LAPORAN FISKAL" perusahaan TIDAK DIPERKENAANKAN membebankan biaya ini sebagai pengurang pendapatan kena pajaknya, melainkan harus diperlakukan sebagai "KOREKSI FISKAL POSITIF".

Untuh Cara penghitungan kasus lain dan perlakuannya : Penghitungan Pajak Atas Bonus Akhir Tahun, THR, Upah Satuan, Upah Borongan, Tenaga Ahli, pekerja part-timer, dan lain sebagainya, bisa ditanyakan kepada saya by email atau kasi komentar di goresan pena ini, nanti akan saya post-kan jawabannya :)