IDENTIFIKASI ATAS OBJEK – OBJEK WITHHOLDING TAX (PPh 22)

PPh 22

1.             Definisi

Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :         

–               Bendaharawan pemerintah baik sentra maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

–               Badan-badan tertentu, baik tubuh pemerintah maupun swasta berkenaan dengan acara di bidang impor atau acara usaha di bidang lain   

2.             Pemungut Pajak

Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

–               Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang.

–               Direktorat Jenderal Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah baik Pusat dan Daerah.

–               BUMN dan BUMD.

–               BI, BPPN (sekarang PT PPA), BULOG, Telkom, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN.

–               Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif, atas penjualan produksinya.

–               Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

3.             Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

–               Impor barang

–               Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran & Bendaharawan Pemerintah baik Pusat dan Daerah

–               Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD

–               Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan tubuh usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif

–                Pembelian bahan-abhan untuk keperluan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

4.             Objek Pemungutan Dikecualikan dari PPh 22

YANG DIKECUALIKAN dari PPh Pasal 22 adalah:

–               Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tiadk terutang Pajak Penghasilan.

–               Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk.

–               Dalam hal impor semetnara jikalau pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.

5.             Tarif Pemotongan/Pemungutan PPh 22 bagi WP tidak ber-NPWP

Lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat memperlihatkan Nomor Pokok Wajib Pajak