Materi Akuntansi Perusahaan

 COSO kependekan dari Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
 Sejarahnya, COSO berkaitan dengan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) yang dikeluarkan SEC dan US Congress di tahun 1977 untuk melawan fraud dan korupsi yang marak terjadi di Amerika tahun 70-an. Perbedaannya yaitu FCPA merupakan inisiatif dari eksekutif-legislatif sedangkan COSO lebih merupakan inisiatif dari sektor swasta.
 Sektor swasta ini membentuk ‘National Commission on Fraudulent Financial Reporting’ atau dikenal juga dengan ‘The Treadway Commission’ di tahun 1985. Komisi ini disponsori oleh 5 professional association yaitu :
 American Accounting Association (AAA)
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
 Institute of Internal Auditors (IIA)
 Institute of Management Accountants (IMA)
 Financial Executives Institute (FEI)
 Tujuan komisi ini yaitu melaksanakan riset mengenai fraud dalam pelaporan keuangan (fraudulent on financial reporting) dan membuat rekomendasi2 yang terkait dengannya untuk perusahaan publik, auditor independen, SEC, dan institusi pendidikan.

COSO – INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING – GUIDANCE FOR SMALLER PUBLIC COMPANIES

 Komisi ini mengeluarkan report pertamanya pada 1987. Isi reportnya di antaranya ialah merekomendasikan dibuatnya report komprehensif ihwal pengendalian internal (integrated guidance on internal control). Sehingga dibentuk COSO, yang kemudian berafiliasi dengan Coopers & Lybrand dalam membuat laporan tersebut.
 Coopers & Lybrand mengeluarkan report pada 1992, dengan perubahan minor pada 1994, dengan judul ‘Internal Control – Integrated Framework’.
 Report ini berisi definisi umum internal control dan membuat framework untuk melaksanakan penilaian (assessment) dan perbaikan (improvement) atas internal control.
 Kegunaan dari report ini salah satunya ialah untuk mengevaluasi FCPA compliance di suatu perusahaan.
 Komisi ini mengeluarkan report pertamanya pada 1987. Isi reportnya di antaranya ialah merekomendasikan dibuatnya report komprehensif ihwal pengendalian internal (integrated guidance on internal control), yang kemudian dibentuk COSO untuk berafiliasi dengan Coopers & Lybrand untuk membuat report itu.
 Coopers & Lybrand mengeluarkan report tersebut pada 1992, dengan perubahan minor pada 1994, dengan judul ‘Internal Control – Integrated Framework’. Report ini berisi definisi umum internal control dan membuat framework untuk melaksanakan penilaian (assessment) dan perbaikan (improvement) atas internal control. Kegunaan dari report ini salah satunya ialah untuk mengevaluasi FCPA compliance di suatu perusahaan.

POIN PENTING DALAM REPORT COSO ‘INTERNAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORK’ (1992) :

 Definisi internal control menurut COSO
Suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan staff, untuk membuat reasonable assurance mengenai :
 Efektifitas dan efisiensi operasional
 Reliabilitas pelaporan keuangan
 Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku
 Menurut COSO framework, Internal control terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu:
 Control Environment
 Risk Assessment
 Control Activities
 Information and communication
 Monitoring

 All five components of internal control set forth in the Framework (Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring) are important to achieving the objective of reliable financial reporting.
 Each of the Framework’s five components should not be viewed as an “end in itself.” Rather the components should be viewed as an integrated system working together to reduce risk to reliable financial reporting to an acceptable level.

MENARIK KESIMPULAN AKHIR ATAS KEEFEKTIFAN ICoFR.

ICoFR dapat dinilai efektivitasnya dengan menggunakan indikator – indikator yang secara umum terdapat di dalam COSO framework. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengendalian internal, khususnya ICoFR suatu perusahaan, maka diharapkan suatu mekanisme pengauditan bagi pengendalian internal itu sendiri.

BAGAIMANA MENGKOMUNIKASIKAN LAPORAN ICoFR.

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Internal Control over Financial Reporting – ICoFR) merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh administrasi perusahaan dalam rangka mencapai keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk menunjukkan doktrin yang memadai. Pelaksanaan ICoFR ini diatur dalam SOX Section 404 yang berjudul “Management Assessment of Internal Control.” Section ini mengatur bersama-sama administrasi dari perusahaan yang terdaftar di pasar modal Amerika Serikat (NYSE) wajib melaksanakan pelaporan atas efektivitas ICoFR serta wajib menyertakan atestasi auditor pula atas efektivitas ICoFR – nya.

SOX 404 mengharuskan administrasi membuat pernyataan mengenai tanggung jawabnya terhadap pengendalian internal dan pelaporan keuangan ICoFR yang dibuat oleh pelakunya. Diikuti dengan management assessment atas efektivitas pengendalian internal yang telah dilakukannya dengan membuat pengujian – pengujian. Selanjutnya adapula auditor eksternal yang diminta untuk melaksanakan atestasi atas management assessment tersebut untuk menjamin keefektifan pengendalian internalnya. Seksi ini secara terang diatur di dalam PCAOB Auditing Standard No. 5 yang berjudul An Audit of Internal ControlOver Financial Reproting That is Integrated with An Audit of Financial Statements.

ICoFR bertujuan untuk memastikan pencatatan yang terperinci, akurat, dan wajar atas transaksi dan pengelolaan transaksi perusahaan. Tujuan ini selanjutnya akan menunjukkan doktrin yang memadai bahwa transaksi telah dicatat dengan benar prinsip akuntansi yang berlaku umum serta doktrin yang memadai akan upaya pencegahan atau identifikasi perolehan, penggunaan, atau pengelolaan aset perusahaan tanpa otorisasi yang berdampak material atas laporan keuangan.

ICoFR tidak dapat menjanjikan bahwa perusahaan akan mutlak tidak akan mengalami kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya yang bebas dari salah saji material yang merupakan tujuan pengendalian secara sempurna waktu oleh manajemen. Desain dan pelaksanaan yang secermat apapun tidak bisa meniadakan kesalahan – kesalahan yang akan terjadi.
Keterbatasan ICoFR akan tetap ada sebab dala pelaksanaannya ICoFR merupakan suatu proses yang sangat melibatkan campur tangan insan yang rentan terhadap kecurangan atau kesalahan. ICoFR hanya dapat meminimalkan itu semua. Oleh sebab itu, terdapat konsep yang disebut dengan “keyakinan yang memadai”.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian internal yang efektif, sesuai dengan rekomendasi US SEC, perusahaan harus menggunakan dan mengacu pada suatu kerangka dasar pengendalian internal yang telah diakui secara global sebagai best practice untuk menjamin efektivitasnya. Tujuan COSO yakni menjadi panduan bagi administrasi administrator dan para pengelola perusahaan dalam pengelolaan organisasi, pengendalian internal, administrasi resiko, dan penyusunan pelaporan keuangan.

Audit ICoFR sangat dipengaruhi oleh besar dan kompleksitas perusahaan unit bisnis, dan proses yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaan audit ICoFR, auditor akan merancang dan melakukan aktivitas pengujian untuk mengetahui efektifitas perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal di perusahaan. Auditor juga akan mengidentifikasi faktor – faktor yang menghipnotis industri perusahaan, misalnya kondisi ekonomi, hukum, dan regulasi. Hal ini sesuai dengan prisnip top down risk based assessment, yang berarti resiko ICoFR melekat sifatnya dengan resiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Judgment awal terkait materialitas, resiko, dan faktor signifikan terkait audit ICoFR ditetapkan oleh auditor. Kemudian, auditor akan mengidentifikasi dan mengevaluasi control deficiency (CD) dari hasil audit sebelumnya. Selanjutnya auditor akan memahami resiko perusahaan.

Hasil penilaian ICoFR berupa suatu istilah yang dinamakan defisiansi. Proses terjadinya suatu penilaian difensiensi dimulai dari identifikasi proses, resiko apa saja yang berpotensi menghambat, dan pengendalian yang diharapkan apa saja. Dari ketiga hal tersebut dilakukan suatu assessment untuk memilih mana di antaranya yang bersifat signifikan. Setelah itu, dilakiukan proses walkthrough. Pada proses ini dilakukan proses pencocokan apakah implementasi di lapangan sesuai dengan desain / rancangan pengendalian internal atau tidak. Apabila sesuai, berarti pengendalian sudah efisien. Apabila tidak sesuai, maka proses dilanjutkan ke tahapan TOC, dan dapat dikatakan bahwa proses pengendalian tidak efisien atau mengalami difensiensi.

SAP Terdiri atas :
PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran
PSAP 03 : Laporan Arus Kas
PSAP 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan
PSAP 05 : Akuntansi Persediaan
PSAP 06 : Akuntansi Investasi
PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
PSAP10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12 : Laporan Operasional

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:
a. Masyarakat;
b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
d. Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan berita dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhikebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian,berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen berita yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports).Selain itu, alasannya ialah pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuanlaporan keuangan yang memenuhi kebutuhan berita para pembayar pajakperlu mendapat perhatian.Kebutuhan berita perihal acara operasional pemerintahanserta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik danmemadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuanmunculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Meskipun memiliki terusan terhadap detail berita yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan berita yangdisajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian,dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentukdan jenis berita pelengkap untuk kebutuhan sendiri di luar jenis berita yangdiatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yangdinyatakan lebih lanjut.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yangmengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang seruan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:
a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah daerah;
c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahpusat;
d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasilainnya, jikalau menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syaratpengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, peran dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melakukan acara operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan acara secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaankebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan acara suatuentitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakatberdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaanpemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaranyang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikanakan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaansumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan gosip yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
a. menyediakan gosip wacana sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan;
b. Menyediakan gosip mengenai kecukupan penerimaan periode berjalanuntuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan gosip mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam acara entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telahdicapai;
d. Menyediakan gosip mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanaiseluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan gosip mengenai posisi keuangan dan kondisi entitaspelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangkapendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutanpajak dan pinjaman;
f. Menyediakan gosip mengenai perubahan posisi keuangan entitaspelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibatkegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan gosip mengenai sumber dan penggunaan sumber dayakeuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaananggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset,kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan pokok terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain laporan keuangan pokok ibarat disebut,entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen gosip akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports).