Strategi menghadapi temuan pemeriksa

Strategi menghadapi temuan pemeriksa tentang  konfirmasi  PPN  yang dinyatakan ”tidak ada”.

Saat melaksanakan pemeriksaan, seringkali pemeriksaan pajak (fiskus) mengoreksi   pajak  pajak masukan manakala konfirmasi terhadap pajak masukan tersebut mendapat balasan “tidak ada” dari kantor pajak lainnya. Asumsinya, jikalau jawabannya “tidak ada”, maka faktru pajak dari pajak masukan tersebut di anggap fiktif. Bahkan ada juga beberapa orang yang mengaitkannya dengan soal tanggungjawab renteng PPN. Kedua anggapan tersebut semuanya tidak benar sebab fiktif dan tanggungjawab renteng PPN punya pembagian terstruktur mengenai dan definisi sendiri-sendiri.

Ketentuan umum konfirmasi

Terkait dengan soal kinfirmasi atau klarifikasi faktur pajak ini, dirjen pajak bahwasanya telah menerbitkan sebuah aturan khusus bernomor KEP-754/PJ/2001 wacana tata cara pelaksanaan konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi sistem isu perpajakan. Keputusan Dirjen pajak ini digulirkan pada tanggal 26 desember 2001.